Pergub Pembudayaan Kegemaran Membaca Dipertanyakan Fraksi PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gembong Warsono mempertanyakan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. Gembong menilai niat baik itu tak perlu dituangkan dalam bentuk pergub.

"Itu sebenarnya bukan pekerjaan yang urgent, enggak harus diterbitkan pergub. Bisa melalui seruan gubernur atau instruksi gubernur saja," kata Gembong saat dihubungi, Selasa (21/8/2018).

Menurut Gembong, pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan melalui imbauan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa menggunakan pergub.

Baca juga: Gubernur DKI Terbitkan Pergub Pembudayaan Kegemaran Membaca

Apalagi, kata Gembong, pergub tersebut juga tidak mengatur sanksi apabila aturannya tidak dijalankan. Pergub itu hanya memerintahkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

"Masa aturan dilanggar terus didiemin aja, ngapain buat aturan. Logika sederhananya kan begitu saja. Kalau enggak ada sanksi ngapain buat aturan?" kata Gembong.

Gembong juga berpendapat penerbitan pergub itu tidak ada urgensinya. Ia melihat masih banyak program-program prioritas Anies yang lebih mendesak. Salah satunya program rumah DP Rp 0 yang hingga kini pergub-nya belum diterbitkan. Padahal program tersebut dinanti-nanti masyarakat.

"Kalau pergub-nya menopang program prioritas, enggak apa-apa. Kalau tidak ada korelasinya, Fraksi PDI-P mempertanyakan," kata Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. Peraturan yang diundangkan 3 Agustus 2018 itu dimaksud utuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman.

Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan empat cara yakni sosialisasi, promosi, kompetisi, dan apresiasi.

Pada pasal 12, Anies juga mewajibkan sekolah dan madrasah mengunjungi perpustakaan serta mengadakan lomba literasi.

Pihak swasta juga diminta bekerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibililty/CSR). CSR perusahaan diminta dalam berbentuk sumbangan pengadaan taman bacaan, rumah pintar, atau perpustakaan warga. Setiap perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun diminta membuat pojok baca.

Pendanaan dari rangkaian kegiatan itu bisa melalui APBD DKI Jakarta, hibah atau sumbangan, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.