Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Inasgoc soal Kemenhub Kaji Pencabutan Ganjil-Genap di Hari Minggu

Kompas.com - 25/08/2018, 06:10 WIB
Rindi Nuris Velarosdela,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia penyelenggara Asian Games 2018 atau Inasgoc menanggapi positif keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengkaji pencabutan kebijakan ganjil-genap di hari Minggu.

Kebijakan tersebut diberlakukan di sejumlah ruas jalan Jakarta selama Asian Games 2018 berlangsung.

Direktur Media dan Public Relation Inasgoc Danny Buldansyah mengatakan, Kemenhub mempunyai hak untuk mencabut kebijakan ganjil-genap.

Baca juga: Ganjil-Genap Akhir Pekan Diprotes, BPTJ Minta Pengendara Beralih ke Transportasi Umum

Ia hanya meminta Kemenhub tetap bisa memastikan waktu tempuh para atlet dari Wisma Atlet ke venue pertandingan tidak lebih dari 34 menit.

"Kita enggak masalah mau dicabut atau enggak, kita cuma bilang kalau kita ingin waktu tempuh atlet ke venue enggak boleh lebih dari 34 menit," ujar Danny, kepada Kompas.com, Jumat (24/8/2018) malam.

"Kalau Kemenhub, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan polisi masih bisa menjamin kontrak 34 menit itu, ya enggak masalah," sambung dia.

Danny mengatakan, Pemprov DKI telah menandatangani kontrak dengan Olympic Council of Asia (OCA) untuk menjamin waktu tempuh atlet ke venue pertandingan.

"Itu bukan kontrak Inasgoc ya, tapi Pemprov DKI. Kalau ada solusi yang lebih baik pun kita tetap menerima," tutur Danny.

Baca juga: YLKI: Wajar Kemenhub Mau Mencabut Ganjil-Genap di Hari Minggu

Diberitakan sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi, mengaku puas dengan rekayasa lalu lintas yang dibuat selama gelaran Asian Games 2018 berlangsung.

Kondisi ini dinilai dari waktu tempuh mobilisasi para atlet yang berjalan sesuai target.

Bahkan, dengan kelancaran waktu tempuh atlet, rencananya Budi akan mengkaji untuk melakukan pencabutan penerapan perluasan ganjil-genap di Jakarta, khusus di hari Minggu. 

Kompas TV Simak penelusuran Digital Jurnalis KompasTV soal beredarnya penjualan plat palsu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com