Jakarta Utara Masuk 10 Besar Lokasi Rawan Konflik Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menyebutkan, ada beberapa indikator sebuah tempat pemungutan suara (TPS) bisa dianggap sebagai lokasi rawan konflik dalam Pemilu 17 April 2019.

"Parameternya dianggap rawan konflik itu misalnya di suatu wilayah massa pendukung pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) berimbang. Misal di suatu TPS, massa 01 dan 02 berimbang. Nah itu kami kategorikan rawan," kata Budhi, Senin (01/04/2019).

Potensi rawan konflik pemilu juga dilihat dari besar kecilnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kedua, TPS yang saling berdekatan jaraknya serta memiliki DPT dengan jumlah besar, itu juga masuk analisa kerawanan kami," tambah dia.

Baca juga: Wilayah DKI Jakarta Kini Dominasi Daerah yang Rawan Konflik Pemilu

Budhi juga menyebutkan, TPS di tempat terpencil dianggap rawan, sebab selain jauh, akses petugas kepolisian untuk melakukan pengamanan jadi sulit.

"Termasuk juga berbagai TPS di tempat yang terpencil, yang pengamanannya atau lokasinya susah. Artinya petugas pengamanan kami kalau dimintai bantuan ataupun mendatangkan bantuan (pengamanan) di sana butuh waktu cukup lama karena akses yang dilalui sulit," ujar Budhi.

Budhi mengemukakan, sejauh ini terdapat 47 TPS rawan konflik dari total 4.516 TPS di Jakarta Utara. Ia tidak merinci di mana lokasinya. Budhi hanya menyebutkan, TPS rawan konflik itu tersebar di enam kecamatan di Jakarta Utara.

"Kalau secara spesifik merata ya. Artinya dalam satu kecamatan ada yang rawan ada yang tidak. Sebab kami tidak melihat per kecamatannya, kami melihat per TPS-nya," kata dia.

Untuk melakukan tindakan pencegahan, saat pemilu nanti, Budhi mengatakan pihak kepolisian Jakarta Utara mengerahkan 2.714 personel gabungan.

"Kami juga di-backup pasukan-pasukan baik dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, dan TNI. Nanti akan kami tempatkan di wilayah kami," pungkasnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Jumat pekan lalu menyebutkan indeks potensi kerawanan kabupaten/kota berubah setelah dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret 2019.

"Sekarang di tingkat kabupaten/kota yang rawan konfik pemilu itu didominasi wilayah Jakarta. Kalau kemarin sebelum memasuki kampanye terbuka, 10 besar didominasi Papua," katanya.

Berdasarkan data Polri, 10 kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu itu adalah Tangerang Selatan (Tangsel), Sigi (Sulawesi Tengah), Jakarta Utara, Banggai (Sulawesi Tengah), Donggala, Jakarta Barat, Mentawai (Sumatera Barat), Tanah Datar (Sumatera Barat), Jakarta Timur, dan satu kabupaten/kota di Yogyakarta.