Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Pernyataan Prabowo, AHY Pastikan Demokrat Tetap Solid di Kubu 02

Kompas.com - 14/04/2019, 00:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya tetap solid mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Kami solid dan kami hadir di sini bisa memberikan support bagi pilpres," ucap AHY seusai debat kelima Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/4/2019) malam.

Hal itu disampaikan AHY ketika diminta tanggapan pernyataan Prabowo dalam debat.

Baca juga: Saat Prabowo Salahkan Para Presiden Sebelum Jokowi soal Perekonomian Negara

Saat debat, Prabowo menilai, kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo, tetapi kesalahan besar presiden-presiden sebelumnya.

Putra Presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono itu meminta media tidak memanaskan suasana dengan menyebar isu koalisi tidak solid.

Meski demikian, menurut AHY, setiap pencapaian pemimpin pendahulu wajib diapresiasi, terutama pencapaian yang dirasakan langsung oleh rakyat.

"Saya tidak igin mengomentari lebih jauh. Yang jelas, bagi saya, tiap-tiap yang telah dilakukan oleh generasi pendahulu itu wajib diapresiasi," kata AHY.

Baca juga: Kader Demokrat Berteriak di Luar Arena Debat, Ancam Partainya Tinggalkan Koalisi

AHY menekankan, masa kepemimpinan yang dibatasi maksimal dua periode membuat tak semua program bisa tuntas dengan sempurna.

Menurut AHY, sudah menjadi tugas pemimpin selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

"Artinya, yang sebaiknya kita inginkan adalah para pemimpin yang terus menghargai para pendahulunya dengan semangat untuk lebih baik dari pendahulunya," ujar AHY.

Prabowo sebelumnya menyebut kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Jokowi.

"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Hal itu, menurut Prabowo, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.

"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan," lanjut Prabowo.

"Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi ini salah jalan. Kita harus kembali ke Pasal 33," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com