Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinkes DKI Konfirmasi Surat Edaran soal Dukungan Kesehatan 22 Mei

Kompas.com - 20/05/2019, 18:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengonfirmasi surat edaran soal dukungan kesehatan bagi perserta aksi unjuk rasa pada pengumuman hasil Pemilu 2019, yaitu pada Rabu (22/5/2019) mendatang, yang beredar di media sosial.

Kepala Dinkes DKI Widyastuti memastikan bahwa surat edaran tersebut asli.

"Rencana pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 kemungkinan akan dihadiri massa yang cukup banyak, sehingga dapat terjadi masalah kesehatan," kata Widyastuti dalam jumpa pers di kantor Dinkes DKI, Senin sore tadi.

"Dinas Kesehatan telah menyiapkan dukungan kesehatan untuk mengantisipasi krisis kesehatan yang mungkin terjadi," kata dia.

Baca juga: Pengamanan 22 Mei Dipusatkan di Objek Vital Kenegaraan dan Pusat Keramaian

Menurut dia, tak ada yang perlu dipermasalahkan soal dukungan kesehatan itu. Langkah jajarannya itu mengacu pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Permenkses 64 Tahun 2013, serta Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tentang Koordinasi Bidang Kesehatan dalam rangka kesiapsiagaan pengumuman hasil Pemilu 2019.

Dinkes DKI bakal mengerahkan tim kesehatan yang siaga di 25 titik strategis sehubungan rencana aksi massa pada 22 Mei Jakarta.

Tersedia pula 82 unit ambulans dengan 42 puskesmas dan 32 RSUD. Total tenaga medis berjumlah 82 dokter, 173 perawar, dan 82 pengemudi.

Pihaknya juga bekerja sama dengan 10 rumah sakit rujukan, antara lain RSCM, RS Abdi Waluyo, RSUD Tarakan, RS Jantung Harapan Kita, dan RS PELNI.

Widyastuti memastikan, pasien dapat memakai sumber pembiayaan dari APBD, hanya jika pasien mengalami cedera akibat terdampak langsung dari aksi massa.

"Peserta yang cedera akibat terdampak langsung dari kegiatan pengumpulan massa di DKI, sumber pembiayaannya ditanggung oleh Pemprov DKI. Tapi, kalau gangguan kesehatan seperti kencing manis, yang memang dia sudah menderita itu sejak sebelum aksi massa, bisa dilayani dengan BPJS Kesehatan," ujar dia.

Baca juga: Apakah Akan Ikut Aksi 22 Mei? Ini Jawaban Sandiaga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com