Seorang Anggota FPI Ditangkap, Diduga Sebarkan Pesan Ajakan Pengeboman

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang anggota Front Pembela Islam (FPI) berinisial MA (30) ditangkap petugas Polda Metro Jaya di Tangerang Selatan. MA diduga menyebarkan pesan berantai yang berisi undangan seruan untuk melakukan aksi pengeboman.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan model A yang dibuat oleh polisi dengan nomor laporan LP/ 430 /V/2019/PMJ/Dit Reskrim Sus (MODEL A), Tanggal 20 Mei 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pesan berantai itu disebar melalui pesan singkat WhatsApp.

"Terdapat pesan berantai yang dilakukan oleh beberapa akun whatsapp dengan berisi undangan atau seruan untuk melakukan aksi provokasi berupa kata-kata disertai foto," ujar Argo dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Sekretaris Yayasan Bina Sarana Al Ittihaad Ditangkap Terkait Ancaman di Medsos

Argo menjelaskan, dalam foto yang tersebar dalam pesan singkat WhatsApp tertulis "Undangan pengeboman kantor Bareskrim. Mengundang seluruh mujahid untuk membawa bom molotov untuk dilempar ke gedung Bareskrim polri pada tanggal 22 Mei 2019".

Dokumentasi Polda Metro Jaya Foto yang tersebar dalam pesan singkat WhatsApp tertulis Undangan pengeboman kantor bareskrim. Mengundang seluruh mujahid untuk membawa bom molotov untuk dilempar ke gedung bareskrim polri pada tanggal 22 Mei 2019.

Baca juga: Polisi Sebut Massa Lempari Asrama Polri dengan Batu hingga Molotov

"Pesan berantai ditujukan untuk mengancam keselamatan pada tanggal 22 Mei 2019 dengan target ancaman terhadap Kapolri dan Kabareskrim," ujar Argo.

Saat menangkap MA, polisi menyita barang bukti berupa bukti cetak pesan berantai akun Whatsapp.

Baca juga: Cerita Warga Shock Melihat Mobil Dibakar, Molotov Dilempar, dan Pagar Digedor-gedor

Atas perbuatannya, MA dijerat Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan atau pasal 12A ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.