Ini 7 Poin Hasil Pertemuan 28 Kepala Daerah di Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 28 kepala daerah berkumpul di Balai Kota Bogor dalam agenda Mayor Caucas 2019, Senin (9/9/2019).

Pertemuan itu menghasilkan tujuh poin kesepakatan yang tertuang dalam Komunike Bersama Wali Kota se-Indonesia.

Adapun, tujuh poin yang disepakati adalah tantangan pemindahan ibu kota negara, integrasi tata ruang dan pengurangan resiko bencana, pengurangan risiko bencana melalui ekosistem, peningkatan kapasitas, build back better, penguatan kolaborasi, dan leaving no one behind.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, tujuan dari forum pertemuan kepala daerah itu untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks dihadapi wilayah perkotaan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Bima menuturkan, kota sebagai salah satu aktor utama yang memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca juga: 28 Kepala Daerah Akan Kumpul di Bogor Bahas Tantangan Pembangunan Perkotaan

"Ini untuk menekankan dukungan kami terhadap upaya menuju kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk itu rencana tata ruang dan pengurangan risiko bencana adalah perangkat sebagai prasyarat terciptanya ruang yang aman dan tangguh," ungkap Bima, di Balai Kota Bogor.

Kata Bima, para kepala daerah yang hadir dalam forum itu juga mengajak Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) untuk mendorong para perencana untuk terlibat aktif dalam membangun upaya integrasi dan implementasi penataan ruang perkotaan dan pengurangan risiko bencana.

Selain itu, mereka juga mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.

Selain itu juga mengidentifikasi peluang-peluang kolaborasi antara pemerintah kota di Indonesia dengan mitra dan jejaring di dalam dan luar negeri.

"Kami secara aktif akan berkontribusi dalam berbagai proses perencanaan dan implementasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut," kata Bima.