Pajak Kendaraan Masuk ke Provinsi, Gubernur Jabar Diminta Bantu Atasi Polusi Udara di Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut membantu Bekasi yang nilai sebagai kota dengan polusi udara yang buruk.

"Polusi udara sumbernya apa? Sampah dibakar atau emisi kendaraan? Nah, kalo dari emisi, saya tanya sekarang, berapa jumlah kendaraan di Kota Bekasi?" ujar Pepen kepada wartawan di kantornya, Jumat (13/9/2019) siang.

Pepen mengatakan, Kota Bekasi dipadati kendaraan pribadi. Namun, di sisi lain, hal itu menyimpan potensi pendapatan daerah yang besar dari pajak kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor (PKB-BBNKB).

Baca juga: Polusi Udara Pagi Ini: Jakarta Kota Besar Terburuk Sejagat, Bekasi Lebih Buruk Lagi

"Mobilnya banyak, kalau mobil bayar pajak enggak? Pajaknya masuk ke mana? (Pemerintah Provinsi) Jawa Barat, motor juga," tambah Pepen.

Ia mengatakan, sekitar 70 persen dari total hampir Rp 2 triliun potensi pendapatan PKB-BBNKB per tahun Kota Bekasi masuk ke kas provinsi. Pemerintah Kota Bekasi hanya mendapat 30 persen sisanya.

Pepen menilai, wajar bila persoalan polusi udara di Bekasi yang disebabkan besarnya jumlah kendaraan pribadi juga jadi perhatian Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat.

"Nah dari situ saya sampaikan ke Pak Gubernur bahwa Bekasi harus ada perhatian lebih, dalam penanganan hal seperti itu (polusi udara). Dalam bentuk umpamanya penghijauan," ujar Pepen.