Jokowi Langsung Dituntut Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Masa Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Mahasiswa Bersatu (FMB) hari ini menggelar aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Aksi unjuk rasa ini diikuti beberapa kampus di Jakarta, di antaranya UBK, Unas, IISIP, Perbanas, Unindra, Univ Tama Jagakarsa dan KANPMI.

Aksi ini dilakukan di depan kampus IISIP, Lenteg Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Dalam tuntutannya, mereka menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Mereka merasa janji tersebut belum dituntaskan sejak awal pemerintahan Jokowi periode pertama hingga sekarang.

Baca juga: Amnesty dan Ikohi Tagih Janji Jokowi Ungkap Kasus Pelanggaran HAM

"Sejauh ini kami dari mahasiwa belum pernah melihat etikat baik atau sikap dari pemerintah rezim Jokowi untuk mengusut tuntas kasus HAM," ucap Gibran selaku Humas FMB dan orator massa aksi saat ditemui di depan kampus IISIP Jakarta.

Mereka menilai Jokowi hanya mengumbar janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu untuk kepentingan politik yang bertujuan mendapatkan hati rakyat demi menjadi presiden RI.

Gibran juga menilai banyak kasus pelanggaran HAM baru yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Dia merujuk pada tindakan represif yang berujung jatuhnya korban beberapa mahasiswa saat demo mahasiswa besar besaran pada 24 September 2019 lalu.

"Hari ini justru kita dibenturkan oleh permasalahan baru terkait pelanggaran HAM. Artinya etikat baik belum terlihat," kata dia.

Baca juga: Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Dia meminta Jokowi, di masa jabatan periode kedua ini, agar serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Dengan dituntaskan kasus HAM di masa lalu, dia yakin bangsa akan menjadi lebih besar dan bermartabat karena tidak terikat lagi dengan dosa yang belum selesai di masa lalu.

"Walau kami sebenarnya pesimistis, tapi kami tetap menuntun pemerintah selesaikan kasus pelanggaran HAM masalalu, kekerasan terhadap mahasiswa dan aktivis serta kebebasan berpendapat," tutup dia.