Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Interupsi Rapat Paripurna DPRD, Fraksi PAN Minta Kursi Wagub DKI Segera Diisi

Kompas.com - 11/12/2019, 18:14 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menginterupsi rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Lukman memperingatkan mengenai kekosongan jabatan wakil gubernur (wagub) DKI yang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.

Ia meminta kepada Partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu, yakni PKS dan Gerindra untuk segera menetapkan nama pengganti Sandiaga Uno.

Jika ada Wagub, menurut Lukmanul, maka dapat membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran 2020, bahkan tahun-tahun berikutnya.

"Kosongnya Wagub 1 tahun 4 bulan lebih kurang, sebaiknya dari partai saudara kami dari partai PKS dan Partai Gerindra, untuk mengusulkan secepatnya (nama Wagub) biar penyerapannya nanti maksimal," ucap Lukman di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Manuver Gerindra Incar Kursi Wagub DKI, Usulkan Kadernya sebagai Saingan PKS

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai permintaan percepatan jabatan Wagub oleh Fraksi PAN, kader PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan, DKI 2 akan terisi pada Januari 2020.

"Kemarin Pak Ketua (DPRD Prasetio) bilang Januari ada katanya. Pak ketua kemarin yang bilang," tegas Suhaimi.

Diketahui, proses pemilihan wagub DKI Jakarta berjalan alot di tangan DPRD DKI Jakarta.

Adapun untuk posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018, pascaditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden.

Baca juga: Ajukan 4 Calon Lain, Gerindra Sejak Awal Tak Mau Wagub DKI Diisi PKS

Namun proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.

Ada dua cawagub dari PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Setelah prosesnya mandek, Gerindra kemudian mengusulkan empat nama kandidat lain.

Mereka, yakni Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ariza Patria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com