Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Minta Kemenkes Transparan dan Percepat Umumkan Pasien Positif Covid-19

Kompas.com - 13/03/2020, 23:08 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) transparan mengenai data-data pasien yang positif menderita covid-19.

Covid-19 disebabkan virus corona tipe 2. Virus itu pertama kali muncul di Wuhan, China dan kini menyebar hampir ke seluruh dunia.

Presiden Joko Widodo sendiri telah mendorong transparansi data-data tersebut dan mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Anies juga meminta Kemenkes lebih cepat mengumumkan pasien positif corona kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Anies Minta Kemenkes Izinkan DKI Tes Pasien Diduga Terinfeksi Covid-19

"Kami berharap pada Kementerian Kesehatan untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang-orang yang diduga memiliki atau terjangkit covid-19," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Menurut Anies, selama ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengetahui hasil uji spesimen suspect virus corona yang dilakukan di Litbangkes Kemenkes.

Selama menunggu hasil uji spesimen, Dinas Kesehatan DKI tidak bisa menelusuri jejak interaksi (tracing) orang yang diuji dan tidak berwenang membatasi ruang gerak yang bersangkutan.

Karena itu, selama menunggu hasil uji spesimen di Litbangkes, para suspect virus corona bisa saja berpergian ke mana-mana dan berinteraksi dengan banyak orang. Hal ini berpotensi memperluas penyebaran virus corona.

Menurut Anies, informasi mengenai pasien positif covid-19 bisa diumumkan lebih cepat demi mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut.

"Begitu diperiksa, hari itu bisa langsung keluar hasilnya kok. Hasil pemeriksaan tidak perlu menunggu belasan hari, asal mau langsung diumumkan, langsung diterima, langsung diproses," kata dia.

Baca juga: Anies Sebut Sebaran Virus Corona di Jakarta Meluas

Karena adanya jeda waktu untuk mengetahui pasien positif covid-19, Anies meminta Kemenkes memberikan wewenang kepada Pemprov DKI untuk turut menguji spesimen suspect virus corona.

Pemprov DKI memiliki laboratorium kesehatan daerah (labkesda) dengan status bio safety level dua plus yang memenuhi standar untuk menguji spesimen para suspect virus corona.

Selain itu di Jakarta ada laboratorium milik Lembaga Eijkman dan laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang bisa menguji spesimen para suspect virus corona.

Dengan demikian, Pemprov DKI bisa lebih cepat melakukan tracing dan membatasi ruang gerak pasien positif covid-19. Ujungnya, penyebaran virus corona bisa dibendung.

"Kami tidak punya cukup waktu untuk menunggu, kami memiliki kewajiban untuk melindungi semua. Karena itu, penting sekali bagi kami untuk bergerak cepat," ucap Anies.

"Tanpa kecepatan, tanpa transparansi, kami sulit untuk bisa mencegah terjadinya penularan," tambah dia.

Hingga Jumat sore, ada 69 kasus positif covid-19 di Indonesia. Dua di antaranya merupakan balita.

Empat dari 69 pasien positif covid-19 telah meninggal dunia.

Lima orang lainnya telah dinyatakan sembuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com