Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iuran BPJS Naik, Pemkot Bekasi Tawarkan Layanan Kesehatan Masyarakat Gratis

Kompas.com - 15/05/2020, 12:17 WIB
Cynthia Lova,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Namun, Pemerintah Kota Bekasi meminta warganya tidak khawatir.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan, Pemkot telah menjamin warga yang tidak mampu untuk ikut dalam layanan kesehatan masyarakat gratis.

Baca juga: Iuran Peserta Naik, Ini Solusi yang Ditawarkan BPJS Kesehatan

Layanan Kesehatan Masyarakat dahulu bernama Kartu Sehat. Ini salah satu program Pemkot Bekasi untuk mengayomi warganya yang tidak tercover program BPJS.

“Bekasi telah menjamin warganya yang tidak mampu ikut program BPJS, ada yang disebut layanan kesehatan masyarakat,” ujar Tri melalui pesan tertulis, Jumat (15/5/2020).

Tri mengatakan, dengan menggunakan layanan Kesehatan Masyarakat, warga bisa berobat gratis melalui puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Bekasi.

Selain itu, warga juga bisa dirujuk ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

“Jadi gratis, biaya pengobatannya dibiayai Pemkot menggunakan dana APBD. Masyarakat bisa dapatkan layanan khusus kelas 3,” kata Tri.

Ia mengatakan, masyarakat yang hendak menggunakan layanan Kesehatan Masyarakat bisa langsung datang ke Puskesmas untuk berobat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Jika mendapat rujukan dari Puskesmas untuk ke rumah sakit, warga tersebut bisa langsung melengkapi surat dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendudukan Catatan dan Sipil.

Nantinya Dinas terkait tersebut yang mengobservasi apakah warga tersebut benar-benar layak mendapatkan layanan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Peserta yang Keberatan Bisa Ajukan Turun Kelas Secara Online

Tri berharap dengan adanya program layanan Kesehatan Masyarakat milik Pemkot Bekasi itu bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.

"Tidak menyarankan, tetapi itu adalah pintu yang bisa dimanfaatkan agar Pemerintah hadir menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com