Epidemiolog Nilai KPEN Jadi Toksik Penanganan Covid-19: Bubarkan Saja!

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono keras mengkritik Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) di masa pandemi karena dinilai mengganggu kebijakan penanganan Covid-19.

Banyak kebijakan pengendalian kasus Covid-19 yang justru longgar atau malah bertabrakan dengan kebijakan yang diambil KPEN.

"Saya bilang KPEN kan bubarkan saja, karena sudah jadi toksik diracuni dengan kepentingan, bukan pandemi," ujar Pandu saat dihubungi melalui telepon, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Hari Pertama PPKM Mikro Jabodetabek, Pemda Sibuk Urus Aturan Turunan hingga Minimnya Sosialisasi

Pasalnya, kata Pandu, KPEN tersebut seringkali mengusulkan kebijakan yang mementingkan pembangunan ekonomi ketimbang penanganan Covid-19.

Misalnya saja, kata Pandu, pelonggaran-pelonggaran jam operasional pusat perbelanjaan dan mall di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.

Sehingga penanganan Covid-19 dirasa sama sekali tidak maksimal lantaran lebih mementingkan pemulihan ekonomi.

"Orang-orang KPEN-nya itu juga adalah pengusaha, anggota DPR kan sebagian pengusaha juga. Jadi memang republik ini enggak mikirin pandemi," tutur Pandu.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Pengetatan, tapi Bohongan

Dia bahkan menekankan agar masyarakat tak lagi berharap banyak kepada pemerintah terkait pengendalian penyebaran Covid-19.

Masyarakat harus mandiri melindungi diri sendiri agar tidak tertular dan tidak menularkan Covid-19.

"Jadi peran serta masyarakat sekarang penting, karena masyarakat sudah nggak bisa ngarepin pemerintah berbuat sesuatu yang bisa mencegah penularan di masyarakat," tutur Pandu.

Dia juga berharap agar pemerintah tidak lagi memberlakukan PPKM jika pelaksanaan pengetatan seperti bohong belaka.