JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono keras mengkritik Komisi Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) di masa pandemi karena dinilai mengganggu kebijakan penanganan Covid-19.
Banyak kebijakan pengendalian kasus Covid-19 yang justru longgar atau malah bertabrakan dengan kebijakan yang diambil KPEN.
"Saya bilang KPEN kan bubarkan saja, karena sudah jadi toksik diracuni dengan kepentingan, bukan pandemi," ujar Pandu saat dihubungi melalui telepon, Rabu (10/2/2021).
Baca juga: Hari Pertama PPKM Mikro Jabodetabek, Pemda Sibuk Urus Aturan Turunan hingga Minimnya Sosialisasi
Pasalnya, kata Pandu, KPEN tersebut seringkali mengusulkan kebijakan yang mementingkan pembangunan ekonomi ketimbang penanganan Covid-19.
Misalnya saja, kata Pandu, pelonggaran-pelonggaran jam operasional pusat perbelanjaan dan mall di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.
Sehingga penanganan Covid-19 dirasa sama sekali tidak maksimal lantaran lebih mementingkan pemulihan ekonomi.
"Orang-orang KPEN-nya itu juga adalah pengusaha, anggota DPR kan sebagian pengusaha juga. Jadi memang republik ini enggak mikirin pandemi," tutur Pandu.
Baca juga: PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Pengetatan, tapi Bohongan
Dia bahkan menekankan agar masyarakat tak lagi berharap banyak kepada pemerintah terkait pengendalian penyebaran Covid-19.
Masyarakat harus mandiri melindungi diri sendiri agar tidak tertular dan tidak menularkan Covid-19.
"Jadi peran serta masyarakat sekarang penting, karena masyarakat sudah nggak bisa ngarepin pemerintah berbuat sesuatu yang bisa mencegah penularan di masyarakat," tutur Pandu.
Dia juga berharap agar pemerintah tidak lagi memberlakukan PPKM jika pelaksanaan pengetatan seperti bohong belaka.
"Enggak usah ada PPKM! menurut saya udah stop aja dan sekarang fokus pada pelibatan masyarakat aja. Karena buat apa pengetatan tapi bohongan," tutur Pandu.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengkritik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggapnya berjalan tidak efektif. Hal ini terbukti dengan semakin seringnya rekor lonjakan kasus positif hingga rekor angka kematian selama periode itu.
Pemerintah pusat pun kemudian mengubah model PPKM menjadi PPKM Mikro. Namun, konsep ini mendapat kritik pedas dari banyak epidemiolog dan kalangan medis.
Hal ini karena PPKM Mikro justru memberikan ruang yang lebih longgar yang membuat penularan kasus akan semakin tak terkendali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.