Pemprov DKI Klaim Tak Tahu Soal Pembelian Lahan di Pondok Ranggon, DPRD: Itu Berdasarkan Kepgub

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak mengetahui soal pembelian lahan seluas 70 hektare di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

"Nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu mencapai 70 hektare, apakah dua tahun, tiga tahun, atau apakah empat tahun ke belakang. Kami akan cek dimana dan sebagainya," ujar Riza di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Pemprov DKI tak transparan gunakan anggaran

Pembelian lahan tersebut disoroti oleh Fraksi Partai Solidaritas (PSI) DPRD DKI saat Komisi B DPRD DKI menggelar pertemuan dengan PD Pembangunan Sarana Jaya, seperti dilansir Antaranews.com.

Fraksi PSI menyebut Pemprov DKI tidak transparan soal pengadaan lahan, dan cenderung menutu-nutupi anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan lahan.

Baca juga: Saksi: Tanah di Pondok Ranggon Belum Dilunasi, tapi Dijual ke Perumda Sarana Jaya

"Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari. Kemudian muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan secara tiba-tiba," ujar anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebelumnya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Pondok Ranggon.

Lahan tersebut diduga untuk peruntukan program andalan Gubernur Anies Baswedan, yakni rumah DP 0 rupiah.

Pihak PD Pembangunan Sarana Jaya tadinya diundang ke Komisi B DPRD DKI pada Senin lalu untuk menjelaskan soal pengadaan lahan di Pondok Ranggon tersebut, termasuk soal peruntukannya.

Namun, pertemuan itu akhirnya ditunda lantaran pihak Sarana Jaya tidak bisa menjelaskan pertuntukan dan keberadaan yang jelas dari lahan tersebut.

Baca juga: Dari Pondok Ranggon hingga Sumber Waras, Berikut Ragam Kontroversi Pengadaan Lahan yang Membelit Pemprov DKI

Mereka diberi waktu dua pekan untuk mencari data terkait lahan seluas 70 hektare itu.

"Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutup-nutupi anggaran dari pengawasan publik," ujar Eneng.

Ia mengatakan bahwa kasus 'mafia tanah' seperti di Sarana Jaya bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan. Jual-beli tanah selayaknya dilakukan terbuka agar tidak ada celah main mata, imbuhnya.

Pembelian lahan berdasarkan Kepgub

Secara terpisah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebutkan bahwa penciran dana bagi pembelian lahan di Pondok Ranggon berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan.

Dalam Kepgub Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Pernyataan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019, dijelaskan DKI memutuskan pencairan dana sebesar Rp 800 miliar.

"Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP Rp 0," ujar Prasetio, Kamis.

Baca juga: Kondisi Lahan di Pondok Ranggon untuk Proyek Rumah DP Rp 0 yang Diusut KPK

Disebutkan dalam Kepgub tersebut bahwa Direksi Sarana Jaya harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan dana tersebut secara periodik setiap tiga bulan kepada gubernur Anies Baswedan.

"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," ujarnya, seperti dilansir Antaranews.com.

Lebih lanjut, Prasetio meminta Sarana Jaya "buka-bukaan" tentang pembelian lahan untuk program rumah DP Rp 0 itu sebab dari 70 hektare lahan yang sudah dibeli, tidak semuanya dikuasi.

Ia menambahkan bahwa sejak 2019, sebanyak Rp 3,3, triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sudah digelontorkan untuk Sarana Jaya. Sejauh ini paling banyak digunakan untuk pembelian lahan. (Antaranews.com/ Ricky Prayoga)