Dikritik, Jumlah SMPN dan SD Negeri di Kota Tangerang Jomplang

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Saeroji mengkritisi jumlah SMP Negeri yang jauh lebih sedikit daripada SD Negeri di Kota Tangerang.

Dilansir dari situs web https://dapo.kemdikbud.go.id, ada 36 SMP Negeri yang tersebar di 13 kecamatan.

Angka tersebut jomplang dengan 339 SD Negeri di Kota Tangerang.

"SMP itu belum mencukupi dengan jumlah siswa SD yang keluaran tahun ini. Tiap tahun juga kan. Bahkan, SMP Negeri itu baru bisa menampung 30 persen dari jumlah siswa yang keluar dari SD," papar Saeroji melalui sambungan telepon, Kami (10/6/2021).

Baca juga: Jumlah Pendaftar PPDB Jakarta Jalur Prestasi Sudah Melebihi Daya Tampung

Permasalahan kedua, kata dia, terlalu banyak SMP Negeri di Kota Tangerang yang berlokasi di Kecamatan Tangerang.

Dari data yang dihimpun, ada delapan SMP Negeri di kecamatan itu. Sedangkan jumlah SMP Negeri di kecamatan lain jauh lebih sedikit.

Menurut Saeroji, banyak pertumbuhan penduduk atau jumlah siswa yang memasuki jenjang SMP dan bukan warga Kecamatan Tangerang.

Masalah itu bakal memengaruhi proses jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 yang dalam waktu dekat dilaksanakan.

"Dengan sistem zonasi pasti banyak yang bermasalah. Tahun kemarin sudah banyak bermasalah. Ada daerah yang tidak masuk ke zonasi," paparnya.

Baca juga: Cerita Orangtua Murid Tak Bisa Daftar PPDB Jalur Perpidahan karena Suami Karyawan Swasta

"Jangan sampai seorang anak yang dekat dengan sekolah negeri dengan bebas dia tidak bayar apa-apa, padahal dari segi ekonomi, dia lebih daripada siswa yang miskin yang memang jauh dari zonasi," sambung Saeroji.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Tangerang meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membangun SMP Negeri di daerah yang memiliki pertumbuhan masyarakat tinggi.

Menurut Saeroji, Pemkot Tangerang wajib melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membangun SMP Negeri.

"Paling tidak, ada hak yang sama dari seorang siswa (untuk) mendapat pendidikan dari sekolah yang dikelola pemerintah di sekolah negeri di tiap wilayah," paparnya.

Selain persoalan jumlah SMP Negeri, Saeroji menegaskan, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang juga harus lebih inovatif terhadap isu pendidikan di wilayahnya sendiri.

"Harus punya inovasi. Kalau dari tahun ke tahun begitu-begitu aja, nambahin intensif aja, semua orang bisa. Jangankan inovasi baru, PPDB aja bermasalah terus, yang lainnya gimana?" urai dia.