Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G Partakusuma tak terima RS dan laboratorium disebut telah mengambil keuntungan besar dari layanan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk deteksi Covid-19.

"Banyak masyarakat marah, RS jangan-jangan ngambil untungnya banyak. Agak sedih ya kalau masyarakat menilainya begitu," kata Lia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

Lia menjelaskan, harga tes PCR memang dipatok mahal di awal pandemi karena alat-alat serta komponen untuk melakukan tes itu juga didapat oleh RS dengan harga mahal.

Selain itu, tes PCR juga dipatok dengan harga mahal karena butuh ketelitian untuk menjaga mutu kualitas dan keamanannya.

Baca juga: Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

"Kita ribut sekali untuk pemeriksaan yang butuh ketelitian. Tapi tidak ada yang ribut soal harga kopi yang harganya Rp 10.000 bisa dijual Rp 100.000. Artinya itu kan untuk kepentingan masyarakat sendiri," katanya.

Lia menambahkan, seiring berjalannya waktu, harga komponen seperti reagen mulai turun sehingga RS juga bisa mengikuti kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tes PCR.

Pada Agustus lalu, pemerintah menetapkan harga tes PCR di angka Rp 495.000.

Belakangan, kembali muncul keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tes PCR ke angka Rp 300.000.

Lia pun menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo itu. Namun, ia meminta pemerintah juga bisa mengatur terlebih dulu agar harga reagen sebagai komponen utama untuk tes PCR bisa kembali turun.

Baca juga: Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

"Kalau pemerintah menginginkan harga PCR turun sih kita senang sekali. Tapi tolong diminta agar harga Reagen disesuaikan," kata Lia.

Ia juga meminta penurunan tarif tak dilakukan mendadak agar RS bisa menghabiskan terlebih dulu stok reagen yang saat ini sudah terlanjur dibeli dengan harga tinggi.

Terkait langkah pemerintah yang mewajibkan tes PCR untuk perjalanan udara, dan juga rencana untuk menerapkannya di transportasi lain, Lia menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah. Ia memastikan Persi tak ikut campur atas kebijakan itu.

"Saya tidak ada komentar karena itu kan diputuskan oleh ahli profesi. Untuk deteksi Covid-19 kan ada banyak cara. Saya yakin sudah ada pembicaraan dari para ahli kenapa diputuskan harus pakai PCR," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

Hal ini disampaikan Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut.

Luhut mengatakan, meskipun kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan 3M agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun baru.

"Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru," ujarnya.