Mulai Hari Ini PTM 50 Persen Berlaku di Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai berlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen di seluruh sekolah mulai berlaku hari ini, Jumat (4/2/2022).

Hal itu dikatakan Wakil Wali kota Depok Imam Budi Hartono, sejalan dengan penerbitan diskresi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) atas aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid-19.

"Iya sudah mulai berlaku hari ini, kami memutuskan 50 persen PTM sesuai surat edaran (SE) Kemendikbud," kata Imam di Situ tujuh Muara, Depok, Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Penyebaran Covid-19 di Depok Makin Mengkhawatirkan, Anak dan Bayi Terpapar

Lebih lanjut, Imam memaparkan teknis PTM 50 persen. Kata dia, sekolah dapat melakukan pembagian waktu belajar menjadi beberapa sesi.

"Ada yang melakukan menjadi dua shift, ada juga yang melakukan hari ini 50 persen besok 50 persen secara berselangan. Yang lainnya daring dilakukan secara hybrid," kata Imam.

Juga disampaikan Imam, hal itu juga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah untuk melakukan PTM 50 persen.

Baca juga: Kapasitas PTM Dikurangi 50 Persen, Orangtua Bisa Pilih Belajar Daring untuk Anak

"Itu nanti disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing karena setiap sekolah kan beragam, ada yang tadi hybrid bisanya seperti itu, ada juga yg dilakukan secara shift pagi dan siang dengan total pada setiap harinya tetap melayani semua," tutur Imam.

"Memang dalam arahan SE Mendikbud seperti itu 50 persen dari kapasitas dan itu bisa dilakukan dengan beragam cara," lanjutnya.

Berkaitan dengan itu, Kemendikbud dalam SE-nya tertulis terkait diskresi tersebut memperbolehkan sekolah di daerah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 menggelar PTM dengan kapasitas 50 persen.

“Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2,” tulis Nadiem dalam surat edaran.