Tuntutan Warga Marunda Terdampak Abu Batu Bara, Berujung Sanksi bagi Korporasi

Kompas.com - 16/03/2022, 09:56 WIB

Sania Mashabi,

Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Sania Mashabi

Penulis

Kristian Erdianto

Editor

Lihat Foto

Sejumlah bocah dengan mengenakan masker bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Si Pitung, kawasan Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Selasa (15/3/2022). Forum Masyarakat Rusunawa Marunda dan sekitarnya (F-MRM) menyatakan bahwa saat ini di lingkungan tempat tinggal mereka sedang mengalami pencemaran lingkungan debu batu bara dalam bentuk flying ash bottom ash (FABA) atau debu yang terbawa angin berasal dari bongkar muat batu bara di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.(ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYAT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak abu batu bara yang dirasakan masyarakat Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda di Jakarta Utara berujung pada pemberian sanksi terhadap PT PT Karya Cipta Nusantara (KCN).

Sanksi tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT KCN.

Berdasarkan keputusan tersebut, PT KCN diperintahkan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup dan tidak mencemari lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, PT KCN telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

"Ada sanksi berjenjang untuk perusahaan yang tidak mengelola lingkungan dengan baik," kata Asep, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Achmad Hariadi mengatakan, bahwa PT KCN diperintahkan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 32 item.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Achmad Hariadi mengatakan, PT KCN diperintahkan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 32 item.

PT KCN harus memenuhi kewajiban dalam dokumen lingkungan hidup Nomor: 066/-1.774.152 tanggal 20 September 2012. Dokumen tersebut merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dari kegiatan usaha PT KCN.

Hariadi mengatakan, PT KCN harus membuat tanggul setinggi 4 meter pada area stockpile atau tempat penimbunan batu bara, paling lambat 60 hari. Hal ini untuk mencegah debu batu bara menyebar saat penyimpanan.

PT KCN juga harus memfungsikan area pier 1 kade selatan untuk bongkar muat bahan jadi yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran, selain kegiatan bongkar muat batu bara, paling lambat 14 hari.

Kemudian, PT KCN diminta menutup area penimbunan batu bara dengan terpal. Selanjutnya, PT KCN wajib membersihkan tumpahan ceceran minyak kelapa sawit mentah atau CPO hasil pembersihan tanki yang berasal dari kegiatan bongkar muat.

"PT KCN harus melakukan penanganan tanggap darurat tumpahan ceceran CPO cair yang terjadi paling lambat 14 hari kalender," kata Hariadi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga mewajibkan PT KCN menyediakan bak pencuci roda truk pada lokasi kegiatan, paling lambat 30 hari.

Selain itu, ceceran batu bara yang bercampur lumpur hasil penanganan ceceran dan kerukan di laut harus diserahkan kepada pihak ketiga paling lambat 30 hari.

PT KCN juga diminta untuk menghentikan kegiatan pengurukan atau pembangunan lahan pier 3 menggunakan sisa ceceran batu bara yang bercampur lumpur dan menyerahkan kepada pihak ketiga paling lambat 14 hari.