Tak Penuhi Sanksi dalam Kasus Pencemaran Debu Batu Bara di Marunda, Izin Lingkungan PT KCN Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mencabut izin lingkungan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) lantaran tak memenuhi sanksi administratif dalam kasus pencemaran debu batu bara di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

PT KCN sendiri adalah perusahaan bongkar muat komoditas curah, seperti batu bara dan pasir, yang beroperasi di Pelabuhan Marunda.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemberian sanksi tegas tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022.

Dengan diterapkannya pencabutan izin tersebut, maka aktivitas bongkar muat komoditas curah oleh PT KCN di Pelabuhan Marunda dibekukan.

"Keputusan ini ditandatangani pada 17 Juni 2022," kata Asep dalam keterangan tertulis, Senin (20/6/2022).

"Ini karena PT KCN belum melaksanakan kewajiban dalam sanksi administratif paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022," tambah dia.

Baca juga: Warga Marunda: Kami Tak Butuh CSR PT KCN, Hanya Ingin Tak Ada Debu di Tempat Kami!

Sebagai tindak lanjut pencabutan izin tersebut, Dinas Lingkungan Hidup akan bersurat kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Achmad Hariadi mengatakan, dalam keputusan pencabutan izin lingkungan tersebut, PT KCN diperintahan untuk menghentikan seluruh kegiatan bongkar muat.

"Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka lzin Lingkungan Kegiatan Bongkar Muat oleh PT. Karya Citra Nusantara dinyatakan tidak berlaku," papar Achmad.

Sebelumnya, Pemprov DKI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT KCN terhadap kasus pencemaran debu batu bara di Marunda.

Sanksi tersebut dikeluarkan pada 14 Maret 2022 lewat Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Jakarta Utara Nomor 12 tahun 2022.

Baca juga: Pemprov DKI Punya Saham di Perusahaan Induk PT KCN yang Lakukan Pencemaran di Marunda

Di dalam sanksi tersebut, perusahaan itu diperintahkan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidupnya dan tidak mencemari lingkungan.

Sanksi yang diberikan yaitu mewajibkan untuk membuat tanggul setinggi 4 meter pada area stockpile atau penimbunan batu bara untuk mencegah terbangnya debu ke area perumahan di sekitar pelabuhan. 

Pembuatan tanggul itu harus diselesaikan paling lambat 60 hari kalender.

Kemudian, PT KCN harus menutup dengan terpal area penimbunan batu bara (stockpile) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.

Selain itu PT KCN juga harus melakukan pembersihan tumpahan ceceran CPO hasil pembersihan tanki (tank cleaning) yang berasal dari kegiatan bongkar muat curah cair kapal CPO paling lambat 14 hari kalender.

PT KCN juga diminta harus melakukan penanganan tanggap darurat tumpahan ceceran CPO cair yang terjadi paling lambat 14 hari kalender dan beberapa sanksi lainnya.