Cara Mengurus IMB yang Sudah Ada Bangunannya

KOMPAS.com - Mendirikan bangunan di suatu wilayah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilik bangunan harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar legalitasnya tidak lagi pertanyakan di kemudian hari.

IMB harus diurus sebelum bangunannya mulai didirikan. Namun bagaimana bila ada bangunan yang belum memiliki IMB dan baru mengajukannya?

Mengacu pada keterangan di situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (pelayanan.jakarta.go.id), permohonan IMB dengan kondisi di lokasi sudah terdapat bangunan tetap bisa diterbitkan IMB definitif.

"Selama permohonan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis dapat diterbitkan IMB tetap (definitive)," tulis situs tersebut dalam kotak Frequently Asked Questions (FAQ).

Cara urus IMB

Untuk mengurusnya pun sama saja dengan permohonan penerbitan IMB pada umumnya yakni sebagai berikut. 

• Datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat. 
• Membawa surat dan dokumen persyaratan untuk diserahkan dan mengisi formulir yang diperlukan.
• Membayar biaya retribusi bangunan. 
• Menyerahkan bukti pembayaran retribusi atau Surat Tanda Setoran (STS) ke Loket Pelayanan IMB untuk diteruskan ke P2B setelah itu IMB bisa keluar. 

Baca juga: Perbedaan IMB Kelas A, B, C, D

Syarat dokumen yang diperlukan

Masing-masing bangunan memiliki tipe bangunan yang berbeda. Dibedakan dengan kelas a, b, c dan d. Namun untuk rumah tinggal maka persyaratan umum yang diperlukan yakni:

• Surat Permohonan yang didalammnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data diatas materai 10.000.
• Identitas pemohon/penanggung jawab: KTP dan NPWP (jika perorangan) dan NIB (jika badan usaha).
• Surat kuasa permohonan IMB
• Bukti kepemilikan tanah
• Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir
• Foto lokasi (sudut kiri, sudut kanan dan depan)
• Perizinan yang dimiliki
• Izin Rencana Kota (IRK): Peta BPN (maksimal 200 m2), hasil ukur SKB (minimal 200 m2)
• Lembar pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA): disetujui oleh arsitek (rumah tinggal) dan disetujui oleh ahli dengan Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk non rumah tinggal / rumah tinggal dengan basement/lift
• GPA 2D (format DWG) dan GPA 3D (format kmz/SketchUp)
• Rekomendasi TSP (Jika cagar budaya)
• IPTB penanggung jawab perencanaan struktur dan mekanikal elektrikal (Jika memiliki basement/lift/bentang 6 m)

Diketahui IMB merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh pemilik bangunan. Tidak hanya bangunan baru, bagi pemilik yang ingin merenovasi atau merobohkan bangunan pun memerlukan IMB yang baru.

Jika terdapat bangunan yang tidak memiliki IMB maka pemerintah daerah berhak menyegel sampai membongkar bangunan. Tidak hanya itu saja, bangunan yang tidak ada IMB-nya juga akan dikenakan pajak 10 persen saat dijual.

Pada prinsipnya, IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak ruang bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukannya.