Soal Calon Penjabat Gubernur DKI, Ketua DPRD: 3 Nama itu Baik Semua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, tiga nama calon penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD DKI memiliki kapabilitas yang baik.

Namun, ia menegaskan, keputusan untuk memilih sosok terbaik dari sederet calon Pj gubernur DKI Jakarta ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tiga nama itu baik semua, tinggal ini kita enggak bisa memilih oh si A, si B, si C, enggak, itu keputusan di tangan Presiden dengan Mendagri," kata Prasetyo dalam acara Gaspol yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Cerita Ketua DPRD DKI Bahas Pj Gubernur Jakarta Saat Makan Siang Bareng Jokowi...

Adapun Pj gubernur akan menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria, yang masa jabatannya akan habis pada 16 Oktober 2022.

Selain itu, Prasetyo juga menegaskab bahwa Jokowi tidak mengintervensi pemilihan tiga calon Pj gubernur DKI Jakarta yang diusulkan oleh DPRD DKI.

"Bapak (Presiden Jokowi) tidak intervensi apa-apa, tapi bapak akan memutuskan (dari) tiga nama itu," ujar dia.

Baca juga: Ketua DPRD Tegaskan Jokowi Tak Intervensi Usulan 3 Calon Pj Gubernur DKI

Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa DPRD memutuskan untuk memilih tiga nama calon Pj gubernur DKI Jakarta dengan cara setiap fraksi mengusulkan tiga nama.

Akhirnya disepakati bahwa nama yang diusulkan oleh mayoritas anggota DPRD adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Mattali, Direktur Jenderal Politik Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Nama-nama calon Pj gubernur tersebut kini sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudian diusulkan kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Anies Serahkan Urusan Perombakan Pejabat ke Pj Gubernur

Kepala Negara nantinya akan memilih satu nama terbaik untuk menjadi Pj gubernur DKI Jakarta.

Pj gubernur DKI nantinya akan menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta selama lebih dari dua tahun hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2024.