Mahasiswa Akan Demo di Kawasan Patung Kuda, Sampaikan 6 Isu Selama Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

Koordinator Bidang Sosial-Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang mengatakan mahasiswa akan menyampaikan enam isu yang dianggap bermasalah selama era jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Bogor, Depok, dan Bekasi Diguyur Hujan pada Siang hingga Malam

"BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI Kerakyatan, dan berbagai elemen lain akan melaksanakan aksi nasional bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim'," kata Melki dikutip dari keterangannya, Jumat.

Adapun, enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pertama yakni dikebutnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap bermasalah.

"Padahal terdapat RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tak kunjung disahkan," ucap Melki.

Baca juga: Air Tanah Tercemar Bakteri E-Coli, DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Beri Perhatian

Kemudian, mahasiswa akan menyampaikan bahwa selama ini alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut Melki, mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini lebih diperlukan masyarakat. Alih-alih justru pemerintah fokus mengejar proyek yang dinilai minim urgensi seperti rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek strategis nasional (PSN).

"Ketiga, Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Negara malah membiarkan para pelaku berkeliaran dan berpolitik praktis lalu membentuk tim penyelesaian non-yudisial yang tidak menyelesaikan masalah," jelas Melki.

Baca juga: Tim Ahli Cagar Budaya DKI Akan Panggil PT Transjakarta Soal Revitalisasi Halte Tosari-Bundaran HI

Kemudian, ujar Melki, tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang kerap ditemui di Indonesia.

Isu kelima, Melki berujar, pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang.

"Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan," ucap dia.

Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangus demokrasi melalui upaya-upaya penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Lesti Kejora Laporkan Rizki Billar ke Polisi, Detail Pemanfaatan Pulau G Harus Merujuk Kerja Sama Swasta

"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," kata Melki.