F-PSI Singgung 16 Kelurahan di Jakarta Tak Punya SDN, Minta Pemerataan Sekolah Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meratakan jumlah sekolah negeri di semua wilayah di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Ia menyampaikan, saat ini masih ada 16 kelurahan yang tak memiliki sekolah dasar negeri (SDN).

"(Lalu), 86 kelurahan yang tidak memiliki sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan 165 kelurahan yang tak memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri," tutur Idris.

Baca juga: Warga Jakarta Ogah Naik Angkot Konvensional, Dianggap Tak Aman dan Harganya Nembak

Kata Idris, tidak meratanya sekolah negeri membuat banyak anak di Ibu Kota tak bisa masuk ke sekolah negeri.

Karena itu, Idris melanjutkan, PSI DPRD DKI mendorong Pemprov DKI mempercepat upaya pemerataan sekolah negeri di Ibu Kota.

Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI meningkatkan jumlah subsidi terhadap masyarakat tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta.

Tujuannya agar tak ada anak yang terpaksa putus sekolah.

"Tidak boleh ada warga DKI yang putus sekolah karena kesulitan ekonomi," ungkap Idris.