Anggarkan Dana Hibah untuk 2 Ormas Bamus Betawi, Pemprov DKI Dianggap Memecah Belah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran dana hibah untuk dua ormas Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dengan total nilai Rp 4,5 miliar pada 2023.

Kedua ormas itu yakni "Bamus Betawi" dan "Badan Musyawarah Suku Betawi 1982" dengan masing-masing senilai Rp 3 miliar dan Rp 1,5 miliar.

Nilai itu diketahui berdasarkan dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 yang diterima Kompas.com.

Anggaran itu masih dibahas dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Aktifkan Lagi Mobil Jali-jali untuk Angkut Sampah dari Rumah Warga

Langkah Pemprov mengusulkan dua pagu anggaran untuk dua Bamus Betawi ini pun dikritik oleh DPRD. 

Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menilai, Pemprov DKI justru dianggap mendukung perpecahan ormas Bamus Betawi dengan menyiapkan anggaran untuk kedua ormas.

"Kenapa kemarin kami kritisi? Karena harusnya APBD itu dijadikan Pemprov DKI sebagai pemersatu organisasi kemasyarakatan Betawi. Harusnya kan itu, jangan justru dijadikan oleh Kesbangpol DKI sebagai alat pemecah belah," ujar Gembong di Grand Cempaka, Selasa.

Baca juga: Anggaran Jalur Sepeda Dihapus di RAPBD DKI 2023, Upaya Hilangkan Warisan Anies?

Gembong pun memastikan Komisi A DPRD sudah menolak usulan anggaran itu. 

Komisi A juga mengusulkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI untuk menyatukan kedua ormas Bamus Betawi itu.

"Menyatukan dua organisasi Bamus Betawi itu agar bisa menjalankan tugas pokok sebagai organisasi yang menaungi persoalan-persoalan ke-Betawi-an," ujar Gembong.

Komisi A DPRD DKI pun mengusulkan agar dana hibah itu digabung.

"Kami rekomendasi untuk jadi satu, jumlahnya bisa lebih dari itu. Kalau dihitung kan Rp 4,5 M itu. Bisa juga lebih dari itu," kata Gembong.