Saat Program Sumur Resapan Jadi "Warisan" Anies yang Dilanjutkan Heru Budi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melanjutkan pembangunan sumur resapan pada 2023, untuk konservasi air tanah sekaligus mengurangi genangan di area rawan banjir.

Adapun program ini sebelumnya dimasukkan Anies dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR.

Anies tetap memasukkan program ini ke dalam RDTR walaupun anggarannya dicoret DPRD DKI karena dinilai tidak efektif.

Baca juga: Anggaran Sumur Resapan Disunat jadi Rp 1 Miliar, Hanya Difokuskan di Daerah Langganan Banjir

Berdasarkan catatan Kompas.com, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai manfaat dari program sumur resapan bagi masyarakat masih kurang optimal.

"Kita lihat saja kantor kelurahan, bisa 17, bisa 23 titik. Satu kantor kelurahan halamannya dibuat sumur resapan. Kenapa? Karena kajiannya yang tidak matang. Nah ini jangan sampai terjadi lagi pada 2023," kata Ida di Kantor DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Dari kalangan eksekutif, Sekretaris DKI Jakarta Marullah Matali mengakui, sumur resapan yang telah dibangun belum signifikan mengatasi banjir.

Baca juga: Paradoks Sumur Resapan Warisan Anies: PKS Desak Heru Melanjutkan, padahal Tak Efektif

Namun, Marullah mengatakan, kebijakan pengendalian banjir harus terus dilakukan, salah satu upayanya dengan membangun sumur resapan.

"Kami lagi hitung berapa persennya (dampak sumur resapan mengatasi banjir banjir), tetapi paling tidak itu punya pengaruh. Paling tidak di lingkungan lokal sekitarnya, itu akan sangat berpengaruh," kata Marullah.

Konservasi air tanah

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi punya pandangan berbeda. Ia menyebut pembangunan sumur resapan perlu dilanjutkan untuk konservasi air tanah.

Baca juga: Ketika Sumur Resapan Tak Mampu Bendung Besarnya Luapan Kali Angke...

"Keberadaan sumur resapan juga turut membantu kerja drainase dalam mengurangi genangan," ujarnya.

Dinas SDA DKI pun lantas mengajukan anggaran sebesar Rp 19,7 miliar untuk pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan (PAH), dan konservasi air tanah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023.

Namun, usai melakukan rapat dengan Komisi D DPRD DKI, anggaran itu dipotong menjadi Rp 1 miliar. Dudi menegaskan bahwa sumur resapan era Anies dan Heru nantinya berfungsi sama.

Baca juga: Program Warisan Anies yang Dilanjutkan Heru Budi: Sumur Resapan hingga Jalur Sepeda

"Pada prinsipnya, pembangunan sumur resapan diperlukan untuk membantu sistem drainase dan konservasi tanah," ujar Dudi.

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencatat sejak 2019 hingga September 2022 sudah terbangun 29.565 sumur resapan. Adapun khusus tahun 2022 terbangun 249 sumur resapan.

Sejak 1996

Berdasarkan Arsip harian Kompas, konsep sumur resapan di Ibu Kota sendiri sudah ada sejak 1996 tatkala Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Jepang untuk membangun sistem tata air.

endekatannya on-stream atau menyentuh langsung sungai dan kali dengan cara dilebarkan dan dikeruk dan off-stream atau menata air di permukaan dengan membenahi hulu air, membangun saluran, dan got.

Baca juga: Pj Gubernur DKI Heru Sebut Sumur Resapan Efektif di Daerah Cekung

Pada 1996, para ahli tata air Indonesia dan Jepang menarik garis bayangan kedalaman air tanah dari timur ke barat.

Batasan yang bisa untuk sumur resapan adalah Setiabudi dan Tanah Abang. Sementara daerah seperti Rawamangun tidak bisa karena meskipun pembangunannya telah menguruk tanah, pada konstruksi aslinya itu adalah wilayah rawa.

(Kompas.com: Zintan Prihatini, Nirmala Maulana Achmad, Reza Agustian | Kompas: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany)