Meski PPKM Dicabut, Dishub DKI Tetap Wajibkan Penumpang Angkutan Umum Gunakan Masker

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo masih mewajibkan awak hingga penumpang angkutan umum tetap menggunakan masker.

Meskipun kebijakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dicabut, Syafrin mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 pada masa transisi menuju endemi.

"Saya minta edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Syafrin, dilansir dari Antara, Jumat (6/1/2022).

Syafrin menerbitkan Edaran Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Kewajiban Menggunakan Masker di dalam sarana dan prasarana angkutan umum pada masa transisi menuju endemi pada 5 Januari 2023.

Baca juga: Dishub DKI Klaim Ada 4 Operator Berminat Gantikan Gowes Jadi Operator Sewa Sepeda Listrik di Ibu Kota

Selain kewajiban menggunakan masker, Dishub DKI juga meminta para operator angkutan umum dan kepala satuan pelaksana terminal menyiapkan tempat mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Penyiapan tempat cuci tangan atau sanitasi tangan itu digunakan saat berada di dalam kawasan atau area fasilitas atau prasarana transportasi dan saat menggunakan angkutan umum.

Kemudian, mendorong penumpang angkutan umum untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat akan memasuki fasilitas transportasi serta mendorong untuk tetap melakukan vaksinasi dosis lanjutan (booster).

Menurut dia, kewajiban tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Presiden Joko Widodo telah menghentikan PPKM yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Transisi ke Endemi, Pemerintah Tetap Minta Masyarakat Pakai Masker di 4 Situasi ini

Jokowi memaparkan dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Meski begitu, Jokowi mendorong protokol kesehatan (prokes) masih harus terus diterapkan.

Protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan pada lokasi tertentu, di antaranya angkutan umum dan ruang tertutup karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi Covid-19.