Massa Perangkat Desa Berdemo di Gedung DPR, Tuntut Gaji 13 hingga Tunjangan Anak-Istri

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi pukul 10.30 WIB, massa dari PPDI berjalan kaki menuju kawasan Gedung DPR/MPR. Mereka mengenakan baju dan atribut sama, yakni baju dinas berwarna coklat.

Salah satu banner yang dibawa massa bertulisan "Tuntut Kejelasan Status Perangkat Desa dan Perbaikan Kesejahteraan Perangkat Desa."

Baca juga: Ada Demo 100.000 Perangkat Desa, Jalan di Sekitar Gedung DPR Ditutup Pagi ini

Mereka membawa sejumlah tuntutan dalam demonstrasi tersebut.

Menurut Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Blora, Jawa Tengah, Kacung Saputro, setidaknya ada lima tuntutan yang dibawa.

Pertama, massa perangkat desa menuntut kejelasan status PPPK atau ASN.

Kedua, massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian, massa juga menuntut gaji 13/14 layaknya PNS, menuntut tunjangan anak-istri, dan menuntut tunjangan purnatugas.

"Harapannya supaya dikabulkan tuntutan kami. Saya jauh dari Blora, pelosok desa," ujar Kacung saat ditemui di lokasi, Rabu.

Baca juga: 1.713 Polisi Dikerahkan untuk Kawal Demo 100.000 Perangkat Desa di Gedung DPR

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin berujar, jalan di sekitar Gedung DPR ditutup seiring dengan adanya aksi demonstrasi yang digelar oleh PPDI.

"Iya, hari ini ada demonstrasi dari PPDI di DPR/MPR. Kemudian kalau ojol (Ojek online) itu di DPRD DKI," ujar Komarudin saat dihubungi, Rabu.

Adapun dalam surat pemberitahuan ke kepolisian, estimasi massa PPDI yang akan hadir ke depan gedung DPR/MPR mencapai 100.000 orang.

"Dalam pemberitahuan itu rencananya dimulai jam 08.00 WIB. Saat ini massa masih berdatangan, sudah ada kurang lebih 5.000," kata Komarudin.

Baca juga: Tolak Masa Jabatan Diusulkan Sama dengan Kades, 748 Perangkat Desa di Jombang Berangkat ke Jakarta