Berperan Turunkan Kasus Stunting, Kader Posyandu di Tangsel Dinaikkan Insentifnya

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berkomitmen untuk menaikkan insentif bagi kader posyandu di wilayahnya.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Tangsel.

"Tahun ini saya naikkan insentifnya ya, insya Allah menjadi Rp 1.350.000 per tahun. Jumlah kader posyandu kami sekitar 6.000 orang. Insya Allah, nanti bertahap," kata Benyamin, Rabu (22/2/2023).

Awalnya, insentif kader posyandu Rp 1 juta per tahun.

Baca juga: Menkes: Bapak-bapak, ketimbang Beli Rokok, Mending Beli Telur untuk Anak Cegah Stunting...

Di wilayah Tangerang Selatan ada 719 posyandu aktif dari 846 posyandu yang ada.

Benyamin menambahkan, insentif para kader posyandu dinaikkan karena mereka selama ini telah membantu menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, angka kematian ibu dan bayi di Kota Tangsel juga turun.

"Ini berkat kerja keras ibu-ibu kader posyandu. Stunting di Tangerang Selatan turun drastis, bayangkan saja dari 19,9 persen jadi 9 persen," imbuh Benyamin.

Baca juga: Ada Kasus Stunting di Posyandu Cempaka Putih, Heru Budi: Orangtua Harus Disiplin Periksa Anak di Faskes

Benyamin menyebutkan, penurunan angka stunting ini diyakini salah satunya merupakan hasil kader posyandu dalam proses yang panjang.

"Mulai dari menimbang balita, mengisi kartu menuju sehat, memberikan penyuluhan dan edukasi, dan banyak hal lainnya yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," sebut dia.

Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Allin Hendalin menjelaskan, kader yang mendapat insentif ini telah memenuhi syarat yang ditentukan, mulai dari melakukan kegiatan sebanyak delapan kali per tahun, hingga melakukan tindakan promotif dan preventif kepada warga sasaran di wilayahnya.

Baca juga: Cegah Stunting, Menkes Minta Orangtua Timbang Anak Tiap Bulan

Untuk itu, kata Allin, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pada kader kesehatan. Sebab, para kader ini merupakan ujung tombak Dinas Kesehatan.

"Mereka harus dibekali ilmu yang cukup. Sehingga mereka bisa memberikan penjelasan dan informasi yang tepat kepada masyarakat," kata Allin.