Normalisasi Ciliwung Kerap Terhambat Lahan Bersertifikat Ganda, Apa Solusinya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disebut pernah menunda pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung karena ada lahan yang bersertifikat ganda atau tumpang tindih.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berujar, jika kerap menunda pembebasan lahan, normalisasi Kali Ciliwung tak akan cepat rampung.

Di satu sisi, normalisasi tersebut ditargetkan rampung pada 2024.

"Untuk (pembebasan lahan) yang kemarin-kemarin, karena ada tumpang tindih, akhirnya kan (pembebasan lahannya) ditinggal," ucapnya melalui sambungan telepon, Senin (27/2/2023).

"Ini kan tidak (dibiarkan) karena program (normalisasi Kali Ciliwung) harus jalan," lanjut dia.

Baca juga: Simpang Siurnya Informasi soal Pembebasan Lahan di Cawang untuk Normalisasi Ciliwung

Ida mengungkapkan, untuk mengatasi pembebasan lahan yang bersertifikat ganda, Pemprov DKI disarankan untuk menempuh langkah konsinyasi.

Adapun kosinyasi adalah menitipkan uang dari pemerintah daerah ke Pengadilan Negeri lantaran pemilik lahan tidak sepakat dengan salah satu rangkaian proses pembebasan lahan.

Warga atau pemilik lahan yang nantinya akan berproses di Pengadilan Negeri untuk mengambil atau tak mengambil uang tersebut.

"Kalau memang ada surat yang memang ini dan lainnya, harusnya konsinyasi, uangnya ditentukan di pengadilan," ucap Ida.

"Karena program harus jalan, kan memang hambatannya bahwa banyak suratnya itu di lapangan (area normalisasi Kali Ciliwung) tumpang tindih," lanjutnya.

Baca juga: Banyak Rumah Dibiarkan Kosong di Bantaran Kali Ciliwung di Cawang karena Selalu Kebanjiran

Di sisi lain, Ida mengakui bahwa proses konsinyasi memakan waktu lama dan tergolong tidak mudah dilakukan.

Karena itu, ia berharap warga di bantaran Kali Ciliwung bisa diajak berkomunikasi untuk proses pembebasan lahan itu.

"Kalau konsinyasi itu kasihan, prosesnya lama dan ribet," tuturnya.

"Saya sih berharap masyarakat yang ada di bantaran Kali Ciliwung harusnya memang bisa berkomunikasi dengan baik bahwa kalau bisa jangan konsinyasi diselesaikan dengan baik-baik," imbuh Ida.

Baca juga: Cerita Warga Bantaran Kali Ciliwung Pernah Alami Banjir Parah, Ketinggian Air Capai 8 Meter

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito sebelumnya berujar, pada 2023, jajarannya akan membebaskan 6,5 hektare untuk normalisasi Kali Ciliwung.