Ditanya Nasib Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang, Heru Budi: Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bakal mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal nasib warga yang tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam. Kebakaran ini menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 49 luka-luka.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.

Baca juga: Kesedihan Suami Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Bilang Ma, Kok Lu Tinggalin Gua...

Saat ditanya apakah bakal merelokasi warga atau memindahkan Depo Pertamina tersebut, Heru mengaku akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut kebijakan pemerintah pusat (berkait relokasi)," ucap Heru di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (6/3/2023).

Menurut Heru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas nasib warga yang tinggal di dekat Depo Pertamina Plumpang.

"Pak Presiden kan kemarin sudah ke sana (Plumpang), sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN (Erick), sekarang sedang dibahas oleh beliau," kata Heru.

Baca juga: Istri-Anak Meninggal dalam Kebakaran, Marsian Tak Ingin Lagi Tinggal Dekat Depo Pertamina Plumpang

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang.

Presiden yang mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran TBBM Pertamina Plumpang.

Secara khusus, Presiden menekankan perintahnya kepada Erick Thohir dan Heru Budi.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (Pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ungkap Jokowi.

"Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," lanjut dia.

Baca juga: Mayoritas Warga Dekat Depo Pertamina Plumpang Tak Punya Sertifikat Tanah, Lurah: Adanya IMB Kawasan

Menurut Jokowi, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni relokasi TBBM atau relokasi warga sekitar TBBM Pertamina.

Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.

"Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (Pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tambah Jokowi.

Jokowi pun menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter.

Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum ada solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tutur Jokowi.