Terjunkan Tim Investigasi Ponpes Al-Zaytun, Ridwan Kamil: Saya Harus Tabayun

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengaku hendak tabayun alias mencari tahu sejelas-jelasnya terkait aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu.

Karena itu, dia mengerahkan tim investigasi untuk memeriksa aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaytun.

"Tentunya, sebagai gubernur, saya harus tabayun, harus jelas," tutur Emil di Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (20/6/2023).

Politisi Golkar itu menyebutkan, dia tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Baca juga: Tim Investigasi Ponpes Al-Zaytun Kerja 7 Hari, Ridwan Kamil: Kesimpulannya Nanti Disampaikan

Menurut Emil, tim investigasi Pondok Pesantren Al-Zaytun bakal bekerja selama tujuh hari.

Setelah itu, tim investigasi akan mengungkapkan hasil penyelidikan terkait aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaytun kepada publik.

"Makanya, tidak bisa hanya berdasarkan yang didengar di media sosial, kan makanya disusun tim itu (tim investigasi)," kata Emil.

"Biarkan mereka (tim investigasi) bekerja dulu tujuh hari. Nanti, hasil kesimpulannya, kami sampaikan ke publik," lanjut dia.

Baca juga: Minta Ponpes Al-Zaytun Kooperatif, Ridwan Kamil: Jika Tidak, Berarti Tak Taat Aturan dan Melawan Hukum

Diberitakan sebelumnya, Emil bersama Majelis Ulama Indonesia dan para ulama sepakat membentuk tim investigasi untuk melakukan upaya konfirmasi terhadap para pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Hal itu dilakukan menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat tentang banyaknya pernyataan dan tata cara ibadah yang menuai kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaytun belakangan ini.

Jika selama proses investigasi ditemukan pelanggaran secara syariat Islam, maka akan ada tindakan administratif dan hukum.

Baca juga: Profil Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al-Zaytun

Menurut Emil, upaya tersebut merupakan langkah dari pemerintah dalam merespons keresahan masyarakat.

"Nanti kami lihat hasilnya, kalau ada pelanggaran secara fiqih syariat dan sebagainya juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum. Kami merespons keresahan masyarakat, dengan data yang lengkap, sehingga dibutuhkan kelengkapan data dan fakta," tutur Emil, Senin (19/6/2023).

Tak hanya para ulama, Emil menyebutkan, semua elemen pemerintahan akan dilibatkan, termasuk aparat penegak hukum.

"Semua unsur, pendidikan, aparat hukum, MUI, birokrasi pemerintah provinsi. Kami merespons dengan cara terukur, adil, jadi beri kami waktu," sebut dia.