PDI-P Minta Pemprov DKI Antisipasi Konflik Saat Relokasi Warga Kolong Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah menggunakan pendekatan humanis dalam merelokasi warga di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, langkah itu diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik di antara warga dan petugas.

"Saya mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menggunakan pendekatan yang humanis dan juga kolaboratif sehingga proses yang terjadi tidak menimbulkan gesekan," ujar Ima saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Relokasi Warga Kolong Tol ke Rusun: Kami Akan Memanusiakan Mereka

Meski begitu, Ima menegaskan bahwa Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mendukung rencana relokasi warga di kolong tol tersebut.

Dengan begitu, warga bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman dibandingkan dengan hunian saat ini.

"Saya mendorong agar dilakukan relokasi ke tempat yang baik. Ke rusun yang tentunya kondisinya jauh lebih baik dari aspek kesehatan dan juga keamanannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bakal memanusiakan warga yang tinggal di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Salah satunya dengan merencanakan pemindahan para warga di kawasan tersebut ke rumah susun. Dengan begitu, warga memiliki tempat tinggal yang lebih layak.

"Intinya kami pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," ujar Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat, dikutip pada Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Singgung Permukiman di Kolong Tol, Pengamat: Banyak Hunian Liar Dibiarkan Pemprov DKI

Sejauh ini, kata Hendra, jajarannya masih melanjutkan pendataan para warga di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit. Hal ini untuk memastikan siapa saja yang ber-KTP DKI ataupun non-DKI.

Hendra menegaskan, pemerintah daerah akan memprioritaskan pemindahan warga ber-KTP DKI ke rumah susun. Namun, dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai nasib warga yang tidak ber-KTP DKI.

"Nanti kami akan pilah-pilah. Tentunya prioritas yang (warga) DKI. (Untuk warga non-DKI) nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Sosial," kata Hendra.

Baca juga: Singgung Permukiman di Kolong Tol, Pengamat: Banyak Hunian Liar Dibiarkan Pemprov DKI

Lurah Jelambar Baru Danur Sasono menyampaikan, mayoritas warga yang menghuni permukiman di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat, memiliki KTP DKI Jakarta.

Hal ini diketahui berdasarkan pendataan yang telah dilakukan sejak Senin (19/6/2023) hingga Selasa (20/6/2023).

"Rekap KK terdata total 83, (warga) DKI sebanyak 52 KK, non-DKI 31 KK," ujar Danur melalui pesan singkat, Rabu (21/6/2023).

Menurut Danur, beberapa dari mereka terdaftar sebagai warga Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora, sedangkan sebagian warga lainnya merupakan pendatang dari luar wilayah DKI.

"Ada (warga dari) Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan Sukabumi," kata Danur.