M Idris Minta Atribut Parpol Diturunkan, PSI Depok: Biasanya Tebang Pilih!

DEPOK, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Depok menilai implementasi penertiban atribut partai politik kerap tidak adil alias tebang pilih.

Penilaian ini dinyatakan DPD PSI Kota Depok menyusul adanya surat edaran (SE) Wali Kota Depok tentang penertiban baliho parpol dan sejenisnya.

"Masalahnya, (penertiban baliho dan sejenisnya) sering enggak adil saat implementasi di lapangan," tegas Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana Putra, melalui pesan singkat, Senin (3/7/2023).

"Kalau niatnya mau merapihkan atribut yang sembarangan, kami setuju saja, tapi biasanya tebang pilih," lanjutnya.

Baca juga: Wali Kota Depok M Idris Minta Parpol Turunkan Bendera dan Baliho

Dia mencontohkan, ada spanduk berukuran 1 meter x 3 meter milik PSI di pertigaan Jalan Margonda-Jalan Juanda yang telah dicopot.

Spanduk itu berisikan dukungan terhadap sosok Kaesang Pangarep untuk maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok 2024.

Icuk sejatinya tak ingin berprasangka buruk terhadap pencopotan spanduk Kaesang itu.

Namun, ia mengkelaim, hanya spanduk Kaesang yang dicopot.

Sementara itu, masih banyak spanduk parpol lain di pertigaan Jalan Margonda-Jalan Juanda.

"Sebenarnya, kami enggak mau berprasangka buruk. Tapi, hari ini saya lewat, yang hilang spanduk Kaesangnya saja. Mungkin memang yang mengganggu ketertiban umum di Depok hanya spanduk Kaesang," urai Icuk.

"(Sementara itu), masih banyak spanduk parpol lain (di pertigaan Jalan Margonda-Jalan Juanda)," lanjut dia.

Baca juga: Idris Minta Turunkan Atribut Partai, Baliho Kaesang Wali Kota Berlogo PSI Masih Terpampang di Depok

Adapun berdasarkan pantauan Kompas.com, baliho bertuliskan "PSI Menang, Walikota Kaesang" hingga siang ini masih terpampang di Jalan Margonda Raya.

Baliho PSI bertuliskan "Tegak Lurus Bersama Pak Jokowi juga masih terpasang di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC), Kota Depok.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok M Idris mengeluarkan SE tentang penertiban media promosi partai politik berupa baliho, spanduk, dan sejenisnya.

SE ini tertuang dalam SE Nomor 300/345-Satpol.PP tentang Tertib Pemasangan Lambang, Simbol, Bendera, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Reklame, mau pun Atribut Lainnya.