Cerita Orangtua Siswa yang Mengadu ke Jokowi Lewat Video, Tetangga Curhat Dipersulit Sistem Zonasi

BEKASI, KOMPAS.com - Agus Hadi Prasetyo (50) orangtua dari Key (9) mengaku pernah mendapatkan curhatan dari tetangganya yang kesulitan mendaftarkan anak sekolah karena sistem zonasi.

Diketahui, Key adalah seorang siswa yang namanya viral usai menceritakan tentang kesulitan teman-temannya untuk melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dalam sebuah video.

"Iya dari tetangga-tetangga sekitar sini, (melaporkan) ijazah yang tertahan, sulit masuk ke sekolah karena sistem zonasi, segala macam," kata Agus saat ditemui di rumahnya kawasan Sumurbatu, Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: Kadisdik Bantah Isi Video Viral Tentang Ribuan Siswa di Bantargebang Tak Bisa Lanjut Sekolah

Sebagai orangtua sekaligus aktivis pendidikan, Agus mengaku selama ini dirinya fokus menyuarakan permasalah pendidikan.

"Ya memang kita, saya terutama, memang fokus untuk masalah pendidikan ke Bantargebang. Berupaya bersama pemerintah setempat untuk cari solusi lah," tuturnya.

Agus membeberkan, ia pernah mendapat aduan dari orangtua yang diminta membayar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta.

"Yang kita baru dapetin ini ajalah kisaran Rp 2,5 sampai Rp 3 juta mereka harus siapkan uang. Dia dari SD, mau masuk ke SMP," ucapnya.

Sejauh ini, kata Agus, hanya ada temuan orangtua diminta bayar agar anaknya masuk sekolah dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama.

Baca juga: Siswa Mengadu ke Jokowi lewat Video, Orangtua: Saya Ajari Anak Jangan Diam

Sebelumnya diberitakan, Agus menjelaskan alasan meminta Key membaca narasi yang dia buat tentang keresahan ihwal anak-anak Bantargebang sulit melanjutkan sekolah.

Melalui video tersebut, Agus berharap adanya pembedahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), terkhusus di wilayah Bantargebang.

"Kita mau ada pembenahan dunia pendidikan di negara ini, kalau bisa malah seluruh pendidikan di negara ini gratis," tutur Agus.

Mengenai alasannya langsung mengadu ke Jokowi, Agus mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak menyampaikan kegelisan kepada pemimpin negara.

"Kenapa Pak Presiden? Ya karena kita punya hak selaku masyarakat kecil untuk bisa curhat, bisa dialog sama Pak Presiden, sesimpel itu sih saya mikirnya," ujarnya.