Kabel Semrawut Bikin Celaka, Pengamat: Segera Pindahkan Jaringan Utilitas ke Bawah Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Untaian kabel fiber optik kembali memakan korban di Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (9/8/2023). Leher pengendara motor bernama Akbar (21) terjerat kabel yang putus di jalan tersebut.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai peristiwa berulang ini patut dijadikan momentum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membenahi kesemrawutan kabel di langit Ibu Kota.

“Kasus terjeratnya leher warga oleh kabel fiber optik harus menjadi momentum Pemprov DKI untuk mempercepat pemindahan seluruh sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) ke bawah tanah atau trotoar,” ujar Nirwono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Heru Budi Minta Wali Kota Jaksel Temui Sultan, Korban Kabel Melintang

Kata dia, Pemprov DKI bertanggung jawab menjamin keamanan dan keselamatan warga terhadap SJUT. Nirwono menekankan agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak lepas tangan ataupun hanya menyalahkan perusahaan pemilik kabel utilitas.

“Pemda DKI harus ikut bertanggung jawab sekaligus memberi sanksi tegas kepada perusahaan kontraktor utilitas atau kabel serat optik tersebut,” ungkap Nirwono.

Dorong pengesahan Raperda SJUT

Nirwono kemudian mendorong agar Pemprov dan DPRD DKI Jakarta segera mengesahkan raperda SJUT. Padahal, raperda tersebut telah diajukan sejak tahun 2019.

“Agar pelaksanaan pemindahan jaringan utilitas ke bawah tanah atau trotoar bersamaan dengan kegiatan revitalisasi trotoar yang tengah dilaksanakan Dinas Bina Marga DKI. Dengan target pada 2030 seluruh SJUT sudah dipindah ke bawah tanah atau trotoar,” jelas Nirwono.

Secara teknis, DPRD dan pemilik jaringan kabel utilitas setuju memindahkannya ke bawah tanah. Namun, pembahasan ini mandek pada biaya retribusi yang dikenakan untuk perusahaan pemilik kabel.

Baca juga: Heru Budi Tak Beri Izin Tambah Jaringan jika Provider Belum Tuntaskan Kabel Semrawut

“Pembahasan terakhir fokus di pengenaan retribusi daerah yang selama ini tidak pernah dikenakan kepada pemilik kabel utilitas, mereka bayar biaya izin pemasangan saja,” imbuh dia.

Hal ini, lanjut Nirwono disertai kewajiban pemindahan dan pemutusan kabel oleh perusahaan pemilik kabel. Ia juga mengusulkan, Pemprov DKI mengenakan biaya retribusi daerah untuk perawatan serta pemeliharaan SJUT agar tidak membebani APBD.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) akan merelokasi seluruh kabel fiber optik udara di DKI Jakarta mulai September 2023.

Ketua Apjatel Jerry Siregar berkata, penataan kabel fiber optik ini merupakan kolaborasi anggota Apjatel bersama lima Suku Dinas Bina Marga di Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI.

"Jadi semua crossing-an kabel menjadi perhatian bersama Apjatel dan Pemprov DKI Jakarta dalam penataan jaringan utilitas kabel fiber optik, minimal di-grouping atau crimping dan setelah KTT ASEAN Summit akan direlokasi bertahap. Ya, rencananya September 2023," papar Jerry, Rabu (9/8/2023).