Anies Disebut Gagal Lepas Saham Bir Anker karena PDI-P, Prasetyo Edi: Baca Sejarahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal tudingan bahwa partainya membuat mantan Gubernur DKI Anies Baswedan tak bisa menuntaskan janjinya hingga lengser.

Diketahui, tudingan tersebut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Janji yang dimaksud adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker.

Baca juga: Presiden PKS Ungkap Janji Anies Lepas Saham Bir Anker Tak Terealisasi karena PDI-P

Prasetyo lantas meminta Syaikhu mencari tahu lebih jauh mengenai sejarah kepemilikan saham tersebut.

"Suruh baca sejarah PT Delta Djakarta deh. Itu aja jawaban saya," ujar Prasetyo saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Prasetyo mengatakan, Pemprov DKI tidak pernah membeli saham PT Delta Djakarta. Saham itu merupakan pemberian sejak zaman Belanda.

Ia menekankan, keberadaan saham Pemprov DKI pada bisnis bir untuk mengontrol penjualannya agar tidak disalahgunakan.

"Takutnya disalahgunakan oleh anak anak kecil. Karena saham di bir dibuka oleh Pemprov, dikasih saham 26 sekian persen," ucap Prasetyo.

Baca juga: Prasetyo Edi Jadi Plt Ketua Fraksi PDI-P, Gantikan Gembong Warsono

"Kalau tidak dikontrol bagaimana nanti masyarakat, nanti bisa mabuk semua. Karena itu kan sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata, atau tamu negara. Kok gubernur mau menghilangkan itu yang tak tahu sejarah PT Delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram," imbuh dia.

Syaikhu sebelumnya menyampaikan, janji Anies melepas saham PT Delta tidak bisa terealisasi lantaran partai besar seperti PDI-P yang merupakan partai petahana, tidak setuju.

"Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).

"Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju," imbuh Syaikhu.

Syaikhu menyampaikan, partai pengusung memang memiliki peran sentral dalam rencana kebijakan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca juga: Polisi Periksa 4 CCTV Apartemen TKP Petugas Imigrasi Tewas Terjatuh dari Lantai 19

Dia pun menyebut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki banyak program unggulan yang bisa menyejahterakan rakyat.