"Walau Jakarta Bukan Ibu Kota Lagi, Bukan Berarti Warganya Enggak Boleh Memilih"

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf rancangan undang undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memuat poin soal pemilihan Gubernur Jakarta akan ditunjuk Presiden, mendapat penolakan dari warga.

Salah satunya oleh karyawan swasta bernama Pingkan Anggraini (27).

Ia berpendapat, jika nantinya RUU tersebut disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka nilai demokrasi di Indonesia akan hilang.

Baca juga: Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

“Saya enggak setuju sih. Kok semakin enggak demokratis saja ya rasanya? Biar pun nantinya Jakarta sudah bukan Ibu Kota lagi, tapi masyarakatnya bukan berarti enggak boleh memilih,” kata Pingkan kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2023).

Pingkan justru membandingkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sudah diselenggarakan sebelumnya.

“Yang demokratis lewat pilkada saja suka ada kecurangan, gambling, apalagi yang begini? Alasan enggak ada pilkada lagi kenapa? Apa cuma Jakarta saja yang enggak ada? Lucu saja gitu,” keluh Pingkan.

Hal senada juga disampaikan warga RT 12/RW 07 Kelurahan Pejaten Timur bernama Rahmat Fathan (27).

Ia juga tidak setuju dengan Pasal 10 ayat 2 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam draf RUU DKJ.

Fathan menilai, jika RUU DKJ tersebut disahkan, maka akan menghilangkan kedaulatan bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin.

Baca juga: Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

“Sudah cari kerja susah, biaya hidup tinggi, memilih pemimpin pun enggak bisa. Urgensinya apa itu presiden tunjuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta kalau bukan karena bernepotisme ria?” kata Fathan.

Dia menyarankan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung pendapat dari mereka.

“Pasti bakal nolak, kecuali mereka yang cacat nalar,” imbuh Fathan.

Sementara itu, seorang pedagang warung kelontong di Pademangan Barat bernama Izul (47) mengaku tidak mengetahui tentang draf RUU tersebut.

Sebab, ia tidak terlalu peduli kebijakan apa yang akan disahkan pemerintah.

Baca juga: Kritik Aturan Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-Nasdem: Itu Renggut Hak Rakyat

“Jujur, enggak tahu saya, Bang. Hari-hari cuma jualan saja, cari nafkah buat keluarga. Ya terserah mereka deh mau sahkan kebijakan apa. Toh, rakyat kecil tetap begini juga,” ucap Izul sambil tertawa.