Dandim Jaksel Jamin Netralitas TNI, Bakal Copot Alat Peraga Kampanye yang Dipasang di Rumah Prajurit

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Kodim (Dandim) 0504 Jakarta Selatan Letkol Infanteri Roy Fakhrul Rozi menjamin netralitas prajuritnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Saya pastikan kami netral, kami tidak mendukung satu pun pasangan calon (paslon),” ujar dia dalam acara pisah sambut Dandim 0504 Jakarta Selatan di kawasan Pesanggrahan, Rabu (27/12/2023) malam.

Roy mengatakan, netralitas prajuritnya bakal dibuktikan langsung di lapangan.

Baca juga: Lantik 203 Pejabat Pemprov DKI, Heru Budi Ingatkan Soal Netralitas ASN Saat Pemilu 2024

Salah satunya dengan mencopot spanduk calon presiden (capres), calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dan calon anggota dewan perwakilan Daerah (DPRD) yang dipasang di area kantor atau rumah prajurit TNI.

“Saya punya studi kasus, misal ada orang tak dikenal memasang spanduk perihal Pemilu 2024 di area kantor dan rumah-rumah milik prajurit TNI, nantinya akan kami copot,” tutur dia.

Namun, pencopotan alat peraga kampanye (APK) tak akan dilakukan sepihak.

Mulanya, ia akan membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian, jika bawaslu menyatakan APK itu melanggar aturan, akan dicopot bersama-sama.

“Kalau bisa, tak hanya Bawaslu, saya juga ingin ada pemilik dari spanduk tersebut. Jadi bisa teredukasi perihal penempatan spanduk Pemilu 2024, bahwa kami tak boleh memberikan dukungan,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjamin TNI AD akan menjaga netralitas dalam perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Kembali Tegaskan Netralitas, Kapolri: Jika Ada yang Tak Netral Laporkan

Jenderal Maruli menegaskan bahwa tidak ingin mengorbankan nama TNI AD untuk hal yang tidak baik. Sebab, pengorbanan itu akan menjadi sejarah panjang bagi TNI AD.

"Saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya, harus netral. Saya pastikan itu. Kita sangat bereaksi cepat kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini dan kalau ada pelanggaran," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Saya pikir, saya pribadi tidak akan meng-gambling-kan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum," ujarnya lagi.