KPU Siapkan Kemungkinan Pilkada DKI 2024 Digelar 2 Putaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan kemungkinan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 digelar dua putaran.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, penerapan pilkada kali ini masih sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007.

Dalam aturan tersebut, pemenang Pilkada DKI Jakarta harus memperoleh setidaknya 50 persen ditambah satu suara.

Baca juga: KPU Prediksi Jumlah TPS Pilkada DKI 2024 Lebih Sedikit dari Pilpres-Pileg

Jika tidak, akan digelar putaran kedua yang diikuti dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan perolehan suara terbanyak.

“Amanat UU Nomor 9 Tahun 2007 sebenarnya pemilihan gubernur DKI dua putaran, untuk saat ini kami juga merancangnya dua putaran,” ujar Wahyu dalam kegiatan Sosialisasi Tahapan Pilgub DKI Jakarta 2024, Selasa (2/4/2024).

Pelaksanaan Pilkada DKI 2024 dengan mekanisme tersebut juga diatur dalam UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang disahkan oleh DPR RI pada akhir Maret 2024.

“Kami juga sudah koordinasi dengan Pemprov DKI, hanya Pemprov DKI yang melaksanakan dua putaran,” kata Wahyu.

Meski begitu, KPU DKI Jakarta belum menetapkan jadwal putaran kedua untuk Pilgub 2024. Namun, pelaksanaannya diperkirakan berlangsung antara Januari dan Februari 2025.

“Kalau sesuai rencana putaran kedua dilaksanakan antara bulan Januari, Februari 2025. Tapi kami belum menetapkan,” ucap Wahyu.

Baca juga: Ketika Partai Pengusung Anies Sepakat Lanjutkan Koalisi untuk Pilkada DKI 2024

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemungutan suara pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024.

"KPU menyelenggarakan peluncuran Pilkada Serentak 2024 yang rencananya untuk pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024," ujarnya di Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Kompas TV, Minggu (31/3.2024).

Hasyim pun mengajak KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan, dan berpegang teguh pada kode etik penyelenggara Pemilu.

“Kita bekerja dengan etos, profesional, transparan, terbuka, dan penuh integritas. Bila hal itu kita kerjakan bersama akan perkuat legitimasi proses dan hasil," kata Hasyim.

Pilkada serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

Sebab, sesuai amanat undang-undang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak melakukan pilkada langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur.

"Kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," kata Hasyim.