Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Gelontorkan Rp 30 Juta untuk Operasional Ahok Center

Kompas.com - 15/08/2013, 20:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Center For Democracy and Transparency (CDT) atau lebih dikenal Ahok Center dibiayai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setiap bulan, diperlukan dana sekitar Rp 30 juta untuk operasional lembaga swadaya masyarakat itu. Dana itu diambilnya dari kocek pribadi Basuki.

"Berkisar Rp 30 jutaan lebih per bulan untuk biaya operasionalnya," kata Koordinator dan penanggung jawab CDT Natanael Oppusunggu saat ditemui di kantornya, Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).

Ia mengatakan, gaji tujuh anggota CDT dibayar sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 2,2 juta. Sebelum Basuki menjabat sebagai anggota legislatif di DPR RI, lembaga itu telah resmi terbentuk, yakni pada 2007.

Sebagai pendiri bersama Basuki, Natanael mengatakan bahwa tujuan awal pembentukan CDT adalah melatih orang-orang jujur dan bersih yang bercita-cita menduduki kursi legislatif maupun eksekutif. Semua itu dibiayai oleh Basuki.

Tak sedikit dari mereka yang berhasil, banyak pula yang gagal. Setelah Basuki maju menjadi calon wagub pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dengan berpasangan bersama Joko Widodo, LSM itu beralih fungsi menjadi posko pemenangan, selain posko yang berada di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Kini, setelah Basuki menjadi Wagub DKI, LSM itu bertugas mengawal dan mengawasi program-program Pemprov DKI yang sedang berjalan. Tak hanya itu, mereka juga menerima keluhan-keluhan warga dengan berbagai syarat. Laporan warga itu harus disertai KTP DKI, kartu keluarga, dan surat kelurahan. Mereka kemudian membantu memberikan pelayanan sosial kepada warga.

Natanael menyebutkan, karena selama ini masyarakat tidak tahu dan lebih tahu nama Ahok, maka CDT pun disebut dengan Ahok Center. "Sebenarnya sama, cuma masyarakat bingung CDT itu apa. Ada ibu-ibu, nenek minta bantuan, Ahok-Ahok saja lah, Ahok Center. Ya itu nama populer," kata Natanael.

Natanael menegaskan bahwa Ahok Center tidak berada di bawah bendera partai politik tertentu. Tempat yang dijadikan kantor ini merupakan bekas markas relawan Jokowi-Basuki. Mereka baru pindah ke Apartemen Juanda Lantai Dasar pada Mei 2012 atas pemberian seorang relawan Jokowi-Basuki bernama Hendry. Sebelumnya, markas mereka berada di depan Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi markas PKPI, partai politik pimpinan Sutiyoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com