Komnas HAM Sebut Pemprov DKI Tak "Soft" Hadapi Warga Waduk

"Antara Ria Rio sama Pluit kasusnya berbeda tapi pendekatannya sama. Pendekatannya kurang soft. Komunikasi yang dialogis kurang dilakukan," kata Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Komnas HAM RI, Natalius Pigai, di Waduk Ria Rio, Selasa (10/9/2013).

Natalius mengatakan, Komnas HAM menuntut pemerintah dan PT Pulomas Jaya supaya transparan dalam proses perelokasian warga ini. Warga berhak mengetahui kebenaran dari semua informasi mengenai proses relokasi ini.

"Keterbukaan informasi itu kan hak asasi semua manusia. Jadi, PT Pulomas sebaiknya mem-publish semua data-data yang mereka punya. Tunjukan kalau tanah ini memang benar sudah milik mereka (PT Pulomas Jaya)," ujarnya.

Meski begitu, Komnas HAM juga mengimbau warga di sekitar Waduk Ria Rio tidak boleh menolak untuk direlokasi jika mereka benar tinggal di atas tanah PT Pulomas Jaya. "Komnas HAM menyetujui relokasi jika tanah itu benar-benar tanah milik Pulomas. Warga tidak boleh menolak lagi karena warga sudah mengakuinya," terang Natalius.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendatangi warga di sekitar Waduk Ria Rio, Selasa (10/9/2013), untuk meninjau patok atau batas tanah yang ada di sekitar waduk tersebut. Selain itu, Komnas HAM mendatangi Waduk Ria Rio untuk menanyakan kepada warga mengenai legalitas tanah yang diklaim dimiliki oleh warga secara turun temurun.

Komnas HAM ingin memastikan tidak ada hak asasi warga yang dilanggar. Komnas HAM berupaya agar kejadian di Waduk Pluit tidak terulang lagi di Waduk Ria Rio.

"Komnas HAM tidak akan menoleransi jika ada warga atau pemerintah yang melakukan kekerasan. Kami tidak mengadvokasi warga. Kami hanya memposisikan sejajar sama warga dan pemerintah. Kami berusaha netral," ujarnya.