Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pilih "Blusukan" daripada Hadiri Lobi-lobi DPRD

Kompas.com - 15/09/2013, 08:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak program kebijakan. Meja anggota DPRD DKI Jakarta pun jadi prosedur yang harus dilewati, suka tidak suka. Namun, Gubernur DKI Joko Widodo memiliki gaya tersendiri dalam memuluskan sejumlah program.

Saat berbincang santai dengan wartawan beberapa waktu lalu di kantor Balaikota Jakarta, Jokowi mengaku menghindari pertemuan nonformal atau yang biasa disebut lobi-lobi agar program kebijakannya disetujui oleh para wakil rakyat DKI.

"Kalau saya tidaklah pakai cara lobi-lobi (dengan DPRD DKI) gitu. Tidak pernah sejak saya di Solo dulu, silakan cek kalau ndak percaya," ujarnya.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku banyak undangan dari anggota dewan untuk melakukan pertemuan santai. Keselasaran program antara eksekutif dan legislatif adalah tema yang diusung. Namun, Jokowi memilih untuk tak menghadirinya. Jokowi pun mengaku lebih memilih blusukan ke kampung-kampung dan kantor-kantor pelayanan di Jakarta ketimbang melobi agar programnya dapat disetujui dan terlaksana.

Dia yakin ajuan programnya telah terkalkulasi dengan baik sehingga tidak perlu melakukan lobi-lobi. Jokowi pun lebih memilih terjun ke warga demi mendengarkan secara langsung aspirasinya.

"Kalau dewan minta penjelasan, baru kita datang untuk menjelaskan. Tapi tidak dalam forum lobi, tapi pas rapat-rapat antara kita saja," ujarnya.

Bukan sombong atau angkuh, memang demikian, lanjut Jokowi, prosedur yang ada. Atau jika dia berhalangan hadir, dapat menugaskan Wakil Gubernur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan pembicaraan.

Menurutnya, cara tersebut sudah cukup efektif. Meski demikian, salah seorang politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menampik jika komunikasinya dengan DPRD dianggap tidak baik. Soal adanya kebijakan yang persetujuannya tertahan di dewan, Jokowi pun berpikir positif.

"Enggak ada masalah. Dewan kan punya kalkulasi sendiri. Sedangkan posisi kita hanya mengajukan, mereka punya hak budgeting, evaluasi, revisi, gitu. Jadi tinggal ikutin aja, kalau dipanggil ya datang, jelasin secara formal, gitu-gitu saja," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com