Untuk Janji yang Ini, Jokowi Dinilai Terlalu Muluk-muluk

"Terlalu muluk-muluk menurut saya. Ada berapa ribu RT dan RW coba di Jakarta, mau gaji pakai uang siapa? Ya, pantas kalau tak jalan," ujar Agus kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) kemarin.

Pernyataan Agus mendasarkan pada dua hal, yakni RT dan RW bukanlah pegawai negeri sipil, bukan juga pejabat pemerintahan, melainkan pejabat di lingkungan masyarakat semata. Jadi, RT dan RW secara formal ada di luar sistem pemerintah.

Kedua, atas posisinya tersebut, dipastikan seluruh kebijakan yang menyangkut RT dan RW harus melalui prosedur birokrasi yang cukup rumit. Mulai dari perhitungan Pemprov DKI, kemudian diajukan ke DPRD DKI, dan itu belum tentu diputuskan.

"Soal dijanjiin sama Jokowi, ya terserah dia. Tapi kan nyatanya sampai sekarang enggak jadi. Ya karena itu, di luar sistem, enggak bisa," ujarnya.

Yang disayangkan Agus, Jokowi tidak menjelaskan ke publik secara detail mengapa kebijakan itu mandek. Penjelasan bahwa kebijakan itu terkendala di prosedur administrasi, tidaklah cukup memuaskan publik. Jokowi pun harus menjelaskannya.

"Saya rasa Jokowi harus fair. Bilang saja kebijakan ini tidak bisa karena di luar sistem, jadi ditolak DPRD, misalnya begitu, atau alasan lain," ucapnya.

Jokowi sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pernah berjanji memberikan ketua RT dan RW "gaji kehormatan" di luar biaya operasional. Namun, setahun setelah menjadi Gubernur, honor kehormatan sebanyak Rp 500.000 yang dijanjikan belum terwujud.

Jokowi kemudian mengaku menemui kendala dalam mewujudkan janji. "Kendala administrasi. Kayak ndak tau saja sih, birokrasi kita itu kayak gimana," ujar Jokowi, tanpa menjelaskan secara detail, apa kendala administrasi yang dimaksud.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta telah cukup mengakomodasi kesejahteraan ketua RT dan RW di Jakarta, yakni dengan menambah biaya operasional sehari-harinya.