DPRD PDI-P Dukung Jokowi Ganti Dirut PD Pasar Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, menilai PD Pasar Jaya memang memiliki rekam jejak buruk dalam hal pendekatan dengan pedagang. Oleh sebab itu, ia mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk merombak struktur manajemen badan usaha milik daerah tersebut.

"Menurut saya, apa yang dibilang Pak Gubernur kalau PD Pasar Jaya itu enggak benar, ya benar. Jadi ganti saja Dirut, rombak manajemennnya," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/10/2013).

Pria yang akrab disapa Willy itu mengatakan, PD Pasar Jaya tidak bisa melakukan reformasi kinerja setelah pemimpin Pemprov DKI Jakarta berganti. Menurut dia, PD Pasar Jaya masih melaksanakan cara-cara lama saat hendak menjalankan program, misalnya revitalisasi pasar.

Contohnya ketika melakukan pendekatan kepada pedagang saat ingin merevitalisasi sebuah pasar. Menurut Willy, komunikasi antara PD Pasar Jaya dan pedagang kerap dilakukan setengah-setengah sehingga hal baik yang jadi poin revitalisasi tidak sampai ke pedagang. Akibatnya, banyak pedagang menolak rencana revitalisasi itu.

Willy menyebutkan, ketika pedagang menolak dan proses negosiasi mentok, bukan tidak mungkin PD Pasar Jaya melakukan kecurangan dengan memalsukan tanda tangan persetujuan relokasi pedagang. Ia menengarai kasus ini pernah terjadi di Pasar Hayam Wuruk Indah Lindeteves, Jakarta Pusat (bukan Pasar Blok A, Jakarta Selatan, seperti ditulis sebelumnya, red). Pedagang sempat melaporkan pemalsuan itu ke Polda Metro Jaya. Namun, atas saran Ombudsman RI, kedua pihak akhirnya damai dan laporan tersebut lalu dicabut.

"Harusnya PD Pasar Jaya bisa menyesuaikan diri dengan pemimpin yang baru. Jangan lagi pakai cara-cara lama. Memang sudah layak diganti orang-orangnya. Kalau tidak, susah," ujarnya.

Ia mengatakan, perombakan pimpinan dan manajemen PD Pasar Jaya dapat dijadikan cara memutus etos kerja yang selama ini tidak baik. Setelah dirombak, Willy pun menyarankan agar diterapkan sistem rolling bagi seluruh pejabat dan manajemen PD Pasar Jaya. Tujuannya pemerataan kinerja yang baik.

"Tiap tiga tahun dievaluasi. Kalau bagus, ya tetap, tapi kalau jelek, langsung ganti lagi. Nah, setiap lima tahun di-rolling. Bagus atau jelek harus tetap di-rolling supaya kinerjanya merata," ujar Willy.

Sebelumnya, sejumlah pedagang Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat, mengeluhkan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Keluhan itu berupa pemalsuan tanda tangan persetujuan pedagang agar pindah ke tempat relokasi, uang sewa yang terlampau mahal, dan relokasi itu terkesan dipaksakan.

Keluhan itu disampaikan saat Gubernur DKI Joko Widodo meninjau pasar tersebut pada Rabu siang kemarin. Jokowi menengarai ada ketidakberesan rencana PD Pasar Jaya merevitalisasi Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit. Dalam waktu dekat, dia akan memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis untuk meminta penjelasan persoalan di sana.