BPK DKI Akan Audit Pelayanan Kesehatan di Jakarta

"Pelayanan kesehatan, coba lihat rawat inap di kelas III, siapa yang perhatiin selama ini? Kita akan masuk ke sana," ujar Blucer seusai bertemu Gubernur DKI Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Senin (28/10/2013) pagi.

Potensi kerugian negara di sektor pelayanan kesehatan dianggap cukup besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 2 triliun di bidang tersebut. Sebanyak Rp 1,5 triliun di antaranya untuk menyokong program Kartu Jakarta Sehat atau KJS yang tengah berjalan.

Blucer mengatakan, hal-hal yang akan diaudit dalam program KJS adalah proses klaim dari rumah sakit atau puskesmas ke Pemprov DKI. Jangan sampai klaim dari rumah sakit atau puskesmas tidak sesuai dengan berita acara pasien.

Tak hanya itu, kata Blucer, proses pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas pun berpotensi menimbulkan kerugian negara. Blucer mengatakan, audit memiliki dampak  positif bagi keuangan daerah. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan jumlah penerimaan Pemprov DKI dari Rp 8 triliun pada 2011 menjadi Rp 10 triliun pada tahun lalu dan naik lagi menjadi Rp 15 triliun pada tahun ini.

"Artinya, apa yang dilakukan kita dalam mendorong Pemprov itu mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Kan kalau uang tersedia, bisa bayar banyak hal, kesehatan, pendidikan," ujar Blucer.

Sebelumnya, BPK Provinsi DKI telah meneken nota kesepahaman dengan Pemprov DKI untuk kerja sama audit laporan keuangan, salah satunya PD Dharma Jaya. Sisanya akan dilaporkan ke publik pada akhir tahun.