Dicopot Jokowi, Mantan Kadis Kebersihan Puas dengan Kinerjanya

"Saya harus khudznudzan, berbaik sangka. Karena jabatan dan rezeki itu sudah ada yang mengatur," kata Unu kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Sekitar 15 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan, Unu menyatakan telah memberikan beberapa contoh yang baik kepada stafnya. Ia memberikan contoh totalitas dalam bekerja dan mencintai pekerjaan. Misalnya, dengan membiasakan berangkat kerja pada waktu subuh dan kembali ke rumah pada hari berikutnya.

Unu merasa sudah memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat. Namun, permasalahan sampah, kata dia, tidak akan pernah selesai. Sebab, permasalahannya luas, mulai dari permasalahan tata ruang, sosial, teknis, keuangan, peran serta masyarakat, dan sebagainya.

"Mana ada yang memegang organisasi satu tahun bisa menyelesaikan begitu banyak persoalan yang sudah menumpuk bertahun-tahun? Konsolidasi di internal saja butuh waktu lama," ujar Unu.

Ia mengaku puas dengan efisiensi anggaran Dinas Kebersihan tahun 2013 lalu yang mencapai Rp 118 miliar. Kemudian, ia juga yang pertama kali menggunakan pembelian secara elektronik melalui e-purchasing dan didaftarkan dalam e-katalog.

Pada masa kepemimpinannya, ia juga sudah menciptakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan. Di dalam perda itu juga diterapkan denda maksimal bagi para perseorangan maupun perusahaan yang membuang sampah sembarangan.

Unu berharap, penggantinya kini, Saptastri Ediningtyas, dapat melanjutkan segala program yang telah dirancang. Sebab, permasalahan sampah bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menyangkut aspek sosial. Dengan 14 juta penduduk di Jakarta, sulit untuk mengedukasi perilaku warga dalam menjaga kebersihan.

"Tetapi, kalau konotasi penyimpangan, dibuka saja sendiri, staf saya sudah paham semua. Saya hanya minta maaf dan terima kasih, itu saja kata-kata saya," kata Unu.

Beberapa hari belakangan, Unu menjadi sorotan publik akibat masih mau bekerja sama dengan swasta dalam pengelolaan sampah. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan swakelola mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan sampah.