Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Uang Pungutan di Kampung Deret Pisangan Timur Bukan Pungli

Kompas.com - 11/03/2014, 22:50 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, uang yang dimintai kepada warga Kampung Deret Pisangan Timur, Jakarta Timur, bukan merupakan pungutan liar. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat. Uang itu pun, kata dia, bukan untuk jasa konsultan, melainkan diberikan kepada pekerja konstruksi yang bekerja di lokasi tersebut.

Menurut Basuki, jumlah uang yang diminta sebesar Rp 1 juta per keluarga. Uang tersebut dikumpulkan di tiap ketua RT. "Saya sudah selidiki, itu bukan konsultan yang pungli, tetapi itu atas kesepakatan semua RT. Masyarakat ngumpul, ada berita acaranya kok. Tukang-tukang kan pada nginep, jadi itu untuk uang makan mereka," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Dengan demikian, kata Basuki, tidak ada yang salah dari tata cara pungutan tersebut. Ia pun menilai uang tersebut sebagai hibah dari warga kepada para tukang. "Terus saya baca ada laporan warga bahwa bahan-bahannya di mark-up, ada masyarakat yang protes, itu juga saya cek tidak ada. Kalau ada pun, mereka pasti sudah berembuk," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga penerima program kampung deret di RW 015 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, diminta membayar tip untuk konsultan kampung deret sebesar dua persen dari uang renovasi rumah yang diterima. Umumnya, warga yang takut jika dana renovasi rumah tak cair pun akhirnya memberikan tip itu. Namun, ada pula yang menolak. Akan tetapi, dengan alasan tenggang rasa dan faktor intimidasi, umumnya warga enggan mengungkapkan secara terbuka soal kutipan.

Hanya beberapa warga yang bersedia mengungkapkannya karena dana renovasi rumah yang diterima juga sangat terbatas. Warga menyebutkan bahwa sekelompok orang yang meminta itu berasal dari konsultan kampung deret di Kelurahan Pisangan Timur, yaitu PT Ambara Puspita.

Namun, sekelompok orang itu turut dibantu ketua kelompok koordinator kampung deret yang juga warga setempat. Berdasarkan mekanisme pembangunan kampung deret yang diterapkan selama ini, uang pembangunan disalurkan langsung melalui seorang warga yang ditunjuk sebagai koordinator. Kemudian, uang tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com