Gerindra: Kalau "Gentleman", Jokowi Mundur dari Posisi Gubernur!

"Gentleman dong kalau mau fight ya fight. Kalau enggak mengundurkan diri, ya berarti dia (Jokowi) enggak punya etika politik. Dia mesti punya moral dan malu," kata Sanusi kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Ia melanjutkan, Jokowi harus meniru sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang bersedia mundur dari jabatannya sebagai Bupati Belitung Timur untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) Bangka Belitung. Saat itu, Basuki juga menerima kekalahannya. Apabila Jokowi tidak mengundurkan diri, Sanusi mengkhawatirkan terjadinya kevakuman di pemerintahan DKI Jakarta.

Sanusi memprediksi tidak ada kebijakan yang dihasilkan selama rentang waktu April-Juni (masa pemilu). Sebab, di satu sisi, Gubernur cuti untuk melaksanakan kampanye, sedangkan Wakil Gubernur tidak dapat mengambil kebijakan strategis. Hal ini membuat para pegawai negeri sipil (PNS) DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bingung akan merekomendasi kebijakan ke mana.

Selain itu, Sanusi menengarai aksi blusukan yang dilakukan oleh Jokowi dapat menjadi kampanye terselubung. Sebab, saat ini masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa Jokowi merupakan calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD DKI itu juga meminta Jokowi untuk tidak menjadikan jabatan gubernur sebagai batu loncatannya menjadi calon presiden.

"Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan bilang ke semua masyarakat kalau mau nyapres. Ini baru namanya kompetisi sehat, dan berani gambling (bertaruh) kalau kalah di pilpres, enggak jadi gubernur lagi," kata Sanusi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Didik Suprayitno mengatakan, Jokowi harus mengajukan izin kepada Presiden untuk maju sebagai calon presiden. Permohonan izin kepada Presiden, kata dia, paling lambat diajukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat permohonan izin tersebut sebagai salah satu dokumen persyaratan seseorang maju menjadi calon presiden.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi sebagai pejabat tinggi negara tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. "Berbeda dengan pejabat negara lainnya seperti menteri, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), panglima TNI, kapolri, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka harus mengundurkan diri," kata Didik.