Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Bekasi: Rapat dengan DKI Belum Juga Terlaksana

Kompas.com - 26/05/2014, 07:35 WIB
Jessi Carina

Penulis


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi sempat merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membicarakan pelanggaran jam operasional truk sampah DKI yang melintasi Bekasi.

Akan tetapi, pertemuan tersebut belum terlaksana sampai saat ini. Apalagi masa jabatan anggota DPRD akan segera berakhir dan digantikan anggota DPR untuk masa bakti 2014-2019.

"Saya akan tetap mendesak agar pimpinan dewan meminta klarifikasi resmi ke Pemprov DKI. Karena masalah pelanggaran MoU ini sudah semakin merugikan Kota Bekasi. Saya minta MoU untuk dievaluasi," ujar Ariyanto dari Komisi A DPRD Kota Bekasi kepada Kompas.com, Senin (26/05/2014).

Ariyanto berharap pertemuan itu dapat terlaksana secepat mungkin. Namun, menurutnya itu sangat tergantung dari kebijakan pimpinan DPRD yang baru nantinya. Pimpinan DPRD harus tanggap dalam menyikapi permasalahan ini. Jika tidak, evaluasi MoU tersebut bisa saja batal. Namun, pihaknya dari Komisi A akan tetap mendesak hal itu.

Hal ini, menurut Ariyanto, disebabkan oleh dampak kerugian lingkungan yang harus ditanggung warga Bekasi sudah sangat besar. Walaupun sebenarnya Kota Bekasi juga mendapat keuntungan dari kerja sama dengan Pemprov DKI tersebut.

Ariyanto mendukung pengandangan truk-truk sampah DKI yang melanggar tersebut. Meskipun demikian dia menginginkan evaluasi MoU tetap dilakukan.

Evaluasi itu bukan hanya untuk jam operasional truk sampah, melainkan evaluasi menyeluruh. "Masih banyak lagi yang harus dievaluasi. Bukan hanya soal jam operasional truk saja. Soal kelayakan truk sampah juga, lalu tiping fee serta dampak lingkungan yang ada juga harus ditinjau ulang," ujarnya.

Ariyanto mengakui selama ini sempat muncul kendala yang membuat rencana pertemuan dengan Pemprov DKI tak kunjung terealisasikan. Menurutnya, ada sedikit perbedaan persepsi antara anggota dewan dalam menyikapi hal ini.

"Kendalanya adalah belum adanya kesamaan persepsi di DPRD terkait penyikapan terhadap hal tersebut. Dulu hanya beberapa anggota dewan saja yang merespons. Tapi sekarang saya pikir sudah bertambah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah turun langsung melakukan pengusiran terhadap truk sampah milik DKI yang melanggar jam operasional. Belasan truk sampah DKI juga pernah dirazia oleh Dishub Bekasi beberapa waktu lalu. Tak hanya dirazia, truk sampah DKI pun bahkan pernah dikandangkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com